Selasa, Juni 25, 2024

Yayasan HAkA Minta APH...

BANDA ACEH - Berdasarkan pemantauan yang dilakukan Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh...

HUT Ke-50, Pemkab Agara-Bulog...

KUTACANE - Momentum HUT Ke-50, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tenggara bekerja sama dengan...

Pemilik Gading Gajah Super...

BLANGKEJEREN - Satreskrim Polres Kabupaten Gayo Lues berhasil mengungkap kasus kepemilikan dua gading...

YARA Minta Polisi Transparan...

ACEH UTARA - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mendesak kepolisian serius menangani kasus...
BerandaBerita AcehSyamsul Qamar: Keadilan...

Syamsul Qamar: Keadilan yang Terlambat adalah Ketidakadilan

BANDA ACEH – Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Syamsul Qamar, S.H., M.H., menegaskan Justice Delayed is Justice Denied. Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum diskusi bulanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, di Kuala Village Resort, Kamis, 6 Juni 2024, malam.

“Topik diskusi malam ini adalah Justice Delayed is Justice Denied yang disampaikan oleh Hakim Tinggi Syamsul Qamar,” ujar Ketua Paguyuban PT Banda Aceh, Ahmad Sayuhti, yang juga Hakim Tinggi, dan memodatori diskusi bulanan dengan topik-topik berkaitan dengan isu-isu hukum aktual dan mutakhir.

Syamsul Qamar menjelaskan, “keterlambatan keadilan karena terlambatnya memberi putusan hakim adalah juga ketidakadilan”. Oleh karena itu, “Hakim Tinggi harus mencermati terjadinya hal ini pada pengadilan negeri di bawah binaan kita masing-masing,” tegas Hakim senior yang juga Hakim Tinggi Pengawas Daerah.

Menurut Syamsul Qamar, hal ini mengacu pada temuan dirinya dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding. Keterlambatan dimaksud disebabkan: Pertama, tidak dilakukannya pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan objek yang diperkarakan (eror in objecto).

Kedua, keterlambatan putusan bisa juga disebabkan terjadinya nebis in idem. Yaitu pengajuan gugatan yang sama terhadap objek yang sama yang sudah ada putusannya dengan menambahkan para pihak tergugat. “Secara normatif hal ini tidak dibolehkan. Terjadinya pelanggaran terhadap asas ini mengakibatkan dapat memperlambat adanya putusan”.

“Keterlambatan putusan mengakibatkan terlambatnya keadilan, bahkan bisa memunculkan ketidakadilan. Akibatnya, keterlambatan putusan bukan hanya mengakibatkan ketidakadilan, tetapi juga memunculkan ketidakpastian hukum serta melanggar prinsip peradilan cepat dan sederhana,” tutur Syamsul Qamar, yang sudah pengalaman 30-an tahun sebagai hakim di berbagai daerah di Indonesia.

Diskusi dan tanya jawab mendalam seputar permasalahan dan solusi terhadap topik yang dipaparkan Syamsul Qamar ditanggapi serius oleh 11 Hakim Tinggi. Turut ditanggapi Ketua Pengadilan Tinggi, Dr. Suharjono, S.H., M.Hum. Bahkan, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Isnurul S. Arif, S.H., M.H., akan menjadikan materi ini dalam pembinaan kepada Hakim Pengadilan Negeri se-Aceh pada Juli mendatang.

“Diskusi bulanan yang penting dan bermanfaat untuk bertukar pikiran subtantif ini dilaksanakan Paguyuban Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh,” kata Hakim Humas Pengadilan Tinggi Aceh, Dr. Taqwaddin.[](ril)

Baca juga: