LHOKSEUMAWE DPRK Lhokseumawe menggelar rapat pembentukan panitia khusus dan kegiatan yang akan dilaksanakan pansus menyangkut Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Wali Kota periode 2012-2017 dan LKPj Akhir Tahun Anggaran (ATA) 2016.
Rapat terbuka untuk umum itu dipimpin Wakil Ketua II DPRK Lhokseumawe T. Sofianus alias Pon Cek, dihadiri sebagian anggota dewan termasuk Sekretaris Dewan (Sekwan) Ramli, di gedung DPRK setempat, Senin, 11 September 2017. Sebagian anggota dewan lainnya termasuk Ketua dan Wakil Ketua I DPRK tidak hadir.
Baca juga: Bagaimana Dewan Menyelesaikan PR yang Sudah Bertumpuk-tumpuk?
Tak ada dana
Sumber portalsatu.com menyebutkan, dalam rapat itu terungkap, ternyata tidak tersedia dana di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRK Lhokseumawe untuk kegiatan Pansus LKPj tersebut. Hal itu kemudian membuat rapat dewan berjalan alot. Anggota dewan menduga, alokasi dana kegiatan pansus dipangkas oleh pihak eksekutif saat merasionalkan kembali APBK Lhokseumawe 2017 setelah dievaluasi tim Gubernur Aceh.
Anggota dewan lantas menanyakan kepada sekwan terkait hal itu, termasuk solusinya. Sekwan, kata sumber portalsatu.com, dalam rapat tersebut mengakui tidak ada dana untuk kegiatan Pansus LKPj, dan ia belum dapat menunjukkan solusinya. Lalu, ada yang mengusulkan agar DPRK meminta uang kepada sekda agar pansus tetap dapat bekerja.
Namun, salah seorang anggota DPRK, Jailani Usman, S.H., M.H., langsung memprotes usulan tersebut. Jailani mengusulkan solusi lain yang ia nilai lebih tepat yaitu ke-25 anggota dewan patungan (bersama-sama mengumpulkan uang) dari kantong mereka untuk kebutuhan makan dan minum anggota pansus tersebut.
Ditemui portalsatu.com, Selasa, 12 September 2017 siang, Jailani Usman mengakui hal itu. Sangat tidak pantas kita minta pada sekda. Sekda ambil dari mana? Karena itu, dalam rapat kemarin (Senin), saya menyarankan agar 25 anggota dewan tek tek-an (patungan) saja. Saya yakin akan cukup uang untuk makan dan minum anggota pansus dari hasil tek tek-an 25 orang, ujar Jailani.
Jailani menyebutkan, sejumlah anggota dewan sempat tertawa mendengar sarannya itu. Mereka yang tertawa dinilai tidak memahami persoalan. Ia kemudian menegaskan, Jangan karena tidak ada uang, kita tidak bekerja. Jika terjadi seperti itu maka semakin memperkuat penilaian masyarakat terhadap dewan selama ini bahwa dewan bekerja karena ada uang.
Kalau kita tidak mau dianggap seperti itu oleh publik, buktikan sekarang bahwa tanpa uang, pansus dewan tetap bisa bekerja, kata anggota DPRK dari Partai Golkar ini.
Memotong taji dewan
Jailani mengaku, ia baru mengetahui kemarin (Senin) dalam rapat itu, ternyata dana kegiatan pansus tidak tersedia. Sebelumnya, Jailani tidak mengetahui hal tersebut lantaran dirinya bukan anggota Badan Anggaran DPRK.
Pemotongan dana kegiatan pansus itu menjadi indikasi bahwa pihak eksekutif berupaya memotong taji dewan. Sepengetahuan saya, baru kali ini terjadi tidak ada dana kegiatan pansus dewan. Karena itu, kemarin saya mengajak rekan-rekan anggota dewan, jangan lagi terlena. Agar pansus tetap berjalan, mari kita tek tek-an. Namun, usulan saya itu kemarin belum diputuskan menjadi keputusan final oleh pemimpin rapat, ujar Jailani.
Meski belum ada kejelasan soal dana kegiatan Pansus LKPj itu, rapat DPRK kemarin tetap membentuk dua pansus yaitu pansus I dan II.
Kesilapan
Sekwan Lhokseumawe Ramli dihubungi portalsatu.com lewat telepon seluler, Selasa siang, mengatakan, ia sudah memeriksa DPA tahun 2017, dan memanggil Kepala Bagian Risalah dan Persidangan Sekretariat DPRK terkait anggaran kegiatan pansus tersebut.
Dalam DPA, dari beberapa variabel, ada yang muncul dan ada yang tidak muncul. Untuk ATK, cetak foto dan album ada, tapi untuk makan minum anggota dewan tidak ada. Mungkin itu kesilapan saat pembahasan anggaran 2017 sehingga anggaran tersebut tidak masuk sepenuhnya, bukan tidak ada semuanya, ujar Ramli.
Ramli melanjutkan, (Anggaran) untuk mendukung kegiatan dewan (ternyata) tidak tersedia. Saat pembahasan dua pihak (eksekutif dan legislatif) mungkin anggaran itu terlewatkan. Bukan tidak diusulkan, tapi terjadi kesilapan. Produknya sudah ada, mungkin karena banyak variabel, ada yang terlewatkan.
Menurut Ramli, dalam rapat DPRK kemarin diputuskan Pansus tentang LKPj itu tetap berjalan. Dalam forum kemarin anggota dewan sudah sepakat, karena kondisi seperti ini, maka yang muncul (tersedia anggaran) kita laksanakan. Untuk makan minum tidak muncul, kemarin sudah disepakati anggota dewan akan patungan. Jadi, pansus tetap akan bekerja, SK (surat keputusan)-nya sudah saya buat dan ditandatangani, tinggal dijalankan, katanya.
Disinggung soal informasi ada yang mengusulkan agar DPRK meminta uang kepada sekda untuk kegiatan pansus itu, Ramli mengatakan, itu hanya sebagai saran yang tidak mungkin ditindaklanjuti. Kalau pun kita minta, kan tidak ada anggaran juga, dan pertanggungjawabannya bagaimana? Dewan juga punya integritas, masak dewan yang melakukan controlling minta kepada sekda, kan tidak mungkin itu, ujar Ramli.
Ramli membantah alokasi anggaran kegiatan pansus dewan dipangkas sepihak oleh eksekutif setelah APBK 2017 dievaluasi tim Gubernur Aceh. Oh ndak ada itu. Saat pembahasan anggaran saya lihat sangat transparan, per item kegiatan dibahas. Saya lihat tidak ada celah pemangkasan. Mungkin saat pembahasan dua pihak terjadi kesilapan karena item-nya banyak, kata Sekwan yang merupakan bagian dari pihak eksekutif.[](idg)