SUBULUSSALAM – Sejumlah warga Desa Namo Buaya, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam mendatangi kantor kepala desa setempat, karena tidak pernah dilibatkan dalam penyelesaian sengketa lahan dengan PT Laot Bangko yang berbatasan langsung dengan Desa Namo Buaya.
Aksi protes ini dilakukan sejumlah warga dengan membawa beberapa poster bertulisakan meminta penyelesaian konflik lahan antara masyarakat dengan PT Laot Bangko, Selasa, 21 Januari 2020 dimulai sekita pukul 09:00 WIB sampai pukul 10:00 WIB.
Kedatangan mereka ingin berjumpa kepala Desa Namo Buaya untuk mempertanyakan terkait penyelesaian sengketa lahan dengan PT Laot Bangko. Namun setelah ditunggu sekitar satu jam, kepala desa dan perangkatnya tidak satu pun hadir, aktivitas kantor juga masih tutup. Akhirnya warga membubarkan diri.
“Banyak warga tidak pernah dilibatkan dalam penyelesaian sengketa lahan dengan PT Laot Bangko. Hanya beberapa orang terdekat kades saja yang dilibatkan,” kata koordinator aksi, Mhd Saleh Simarmata kepada portalsatu.com usai menggelar aksi protes di Kantor Desa Namo Buaya.
Simarmata mengatakan, dalam penyelesaian sengketa lahan selama ini, Kades Namo Buaya tidak melibatkan masyarakat yang bersengketa langsung dengan pihak perusahaan. Warga dalam hal ini, merasa dirugikan karena mereka tidak dilibatakan dalam penyelesaian sengketa lahan baik di tingkat desa, kecamatan dan kota.
Sementara ada beberapa penerima kompensasi (kelompok salam hanta) diikutsertakan dalam penyelesaian sengketa lahan. Padaha sebelumnya, kelompok ini tidak pernah didengar di Namo Buaya, namun tiba-tiba muncul dalam penerimaan kompensasi.
“Penerima kompensasi juga tidak diumumkan secara terbuka kepada masyarakat. Atas dasar apa mereka dapat kompensasi. Sementara sebelumnya rencana perpanjangan HGU, kades tidak mengeluarkan surat karena itu itu wilayah HGU,” ungkapnya.
“Namun menjelang perpanjangan izin HGU, informasi banyak masyarakat dapat kompensasi, tapi kita kita tahu mereka siapa saja yang dapat dan atas dasarnya apa,” kata Simarmata menambahkan.[]
