Senin, Juli 22, 2024

Tokoh Masyarakat Kota Sigli...

SIGLI - Para tokoh masyarakat dari 15 gampong dalam Kecamatan Kota Sigli menyatakan...

Tim Polres Aceh Utara...

LHOKSUKON – Kapolres Aceh Utara AKBP Nanang Indra Bakti, S.H., S.I.K., bersama jajarannya...

Pasar Malam di Tanah...

SIGLI - Kegiatan hiburan Pasar Malam yang digelar di tanah wakaf Tgk. Dianjong,...

Tutup Dashat, Kepala DPMPPKB...

ACEH UTARA – Kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) yang dilaksanakan secara serentak...
BerandaTerdakwa TPPU Ini...

Terdakwa TPPU Ini Divonis 13 Tahun Penjara dan Denda Rp3 Miliar

LHOKSEUMAWE – Pengadilan Negeri Lhokseumawe menjatuhkan vonis 13 tahun pidana penjara untuk Ibnu Idris (38) alias Benu alias Awi, terdakwa perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari hasil narkotika. Terdakwa juga dihukum membayar denda Rp3 miliar subsider dua bulan penjara.

Putusan itu dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Lhokseumawe, Teuku Syarafi, S.H., M.H. (ketua majelis), didampingi Mukhtar, S.H., M.H., dan Mukhtari, S.H., M.H. (anggota majelis), dalam sidang, di PN setempat, 26 Februari 2019. Dari tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Lhokseumawe dihadiri Agussalim Tampubolon, S.H., sedangkan terdakwa Ibnu Idris didampingi penasihat hukumnya, Heny Naslawati, S.H.

Informasi dihimpun portalsatu.com, 27 Februari 2019, terdakwa Ibnu Idris merupakan warga asal Gampong Ulee Rubek Barat, Kecamatan Seunuddon, Aceh Utara, yang kemudian beralamat di Medan, Sumatera Utara. Penyidikan perkara TPPU hasil narkortika itu mulanya ditangani penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat. Lalu, BNN melimpahkan perkara itu ke Kejari Lhokseumawe hingga disidangkan di PN setempat sejak 23 Oktober 2018.

“Mengadili: Menyatakan terdakwa Ibnu Idris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membelanjakan atas harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut” sebagaimana dakwaan alternatif kedua primair; menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan,” bunyi putusan Majelis Hakim PN Lhokseumawe.

Dalam putusan itu, hakim juga menetapkan sejumlah barang bukti dirampas untuk negara. Yakni, Satu mobil Pajero Sport Ultimate warna putih dengan No. Pol BK 1319 EB beserta STNK dan kunci kontak; satu buah buku BPKB No.M-10192433 mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2017 warna putih dengan Nomor Polisi BK 1319 EB atas nama Ibnu Idris, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Tuamang No. 111A Kel. Sidorejo Hilir Kec. Medan Tembung, Medan, No. KTP/TDP: 1271140203800009.

Berikutnya, satu kapal motor nelayan 'Syuhada Baroe' dengan motor berkekuatan 120 PK anda selar GT. 30 No. /QQc (dalam keadaan rusak parah karena terbakar sesuai dengan tanda bukti lapor Nomor: TBL/30/IV/2018/Aceh/Res LSMW/Sek Sakti tanggal 26 April 2018); surat kapal motor nelayan 'Syuhada Baroe' dengan motor berkekuatan 120 PK anda selar GT. 30 No. QQc; satu kapal kayu penangkap ikan nama 'KM Tiga Saudara Dua' GT.6.5.84 No. 05; satu bundel surat kapal 'KM Tiga Saudara Dua' GT.6.5.84 No. 05; uang Rp16.363.112 (enam belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu seratus dua belas rupiah) dalam rekening BRI No. Rek. 3802-01-029151-53-6 atas nama Yusri.

Atas putusan itu, JPU dan terdakwa menyatakan “pikir-pikir”. Hal itu dibenarkan Kajari Lhokseumawe, Muhammad Ali Akbar, S.H., melalui Ketua Tim JPU, Syahril, S.H., saat dikonfirmasi portalsatu.com, 27 Februari 2019. “JPU masih pikir-pikir dalam waktu tujuh hari (sejak putusan hakim dibacakan),” ujarnya.

Ditanya soal rekening BRI atas nama Yusri, Syahril menjelaskan, rekening itu dibuka Ibnu Idris atas nama Yusri. “Tapi ATM-nya dipegang oleh Ibnu Idris,” kata Syahril.

Menurut Syahril, dalam berkas perkara TPPU terdakwa Ibnu Idris, yang diserahkan penyidik BNN kepada Kejari Lhokseumawe, status Yusri itu buron atau masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Putusan Hakim PN Lhokseumawe terhadap tedakwa Ibnu Idris tersebut “sedikit lebih ringan” dari tuntutan JPU yang dibacakan dalam sidang sebelumnya. Tim JPU menuntut agar Majelis Hakim PN Lhokseumawe memutuskan: Menyatakan terdakwa Ibnu Idris alias Benu alias Awi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menempatkan, mentransfer, membelanjakan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam dakwaan alternatif kedua primer; menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda Rp5 miliar subsider tiga bulan penjara.

Divonis seumur hidup

Perkara TPPU terdakwa Ibnu Idris itu terungkap berawal dari pengungkapan kasus narkotika oleh BNN di perairan Aceh Timur, 16 September 2017 lalu. Dalam kasus narkotika itu, BNN menangkap Ibnu Idris dan empat tersangka lainnya.

Adapun barang bukti yang disita dari tersangka antara lain berupa tujuh tas jinjing besar dan satu kantong plastik kresek berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 137.692 gram yang terbungkus dalam 133 bungkus kemasan kopi dari China, dan 42.500 butir ekstasi yang terbungkus dalam 10 bungkus plastik bening. Barang bukti itu telah dimusnahkan pada Kamis, 19 Oktober 2017, sesuai Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP Musnah/21/X/2017/BNN tanggal 19 Oktober 2017 dan telah disisihkan untuk kepentingan laboratorium dengan sisa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Nomor: 394AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA yang ditandatangani Kepala Balai Lab Narkoba BNN.

Perkara narkotika itu disidangkan di PN Idi sejak 7 Februari 2018. Dikutip dari sipp.pn-idi.go.id, dalam perkara narkotika tersebut, Majelis Hakim PN Idi menjatuhkan vonis untuk terdakwa Ibnu Idris dengan pidana penjara seumur hidup. Putusan itu dibacakan dalam sidang, 6 Juni 2018 lalu.

Putusan itu “lebih ringan” dari tuntutan tim JPU Kejari Idi yang menuntut agar terdakwa Ibnu Idris dihukum mati. Sehingga JPU melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh. Hasilnya, PT melalui putusannya dibacakan pada 30 Agustus 2018, menguatkan putusan PN Idi. JPU kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Berkas kasasi dengan nomor surat pengiriman W1.U13/2870/HK.01/XII/2018 dikirim pada 3 Desember 2018.

Aset terdakwa di Lhokseumawe

Selama persidangan di PN Lhokseumawe, terdakwa Ibnu Idris ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA setempat dengan status sebagai terdakwa narkotika lantaran putusan PN Idi belum berkekuatan hukum tetap.

Adapun perkara TPPU terdakwa Ibnu Idris disidangkan di PN Lhokseumawe lantaran hasil pengungkapan oleh penyidik BNN diketahui aset-aset yang bersangkutan seperti kapal nelayan berada di Lhokseumawe. Hal itu benarkan Syahril, Ketua Tim JPU Perkara TPPU tersebut.[](red)   

Baca juga: