JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Teuku Riefky Harsya, meminta pemerintah bekerja maksimal dalam penanganan WNI di Wuhan, Tiongkok. Hal ini disampaikan T. Riefky Harsya terkait persiapan Pemerintah Indonesia mengevakuasi WNI dari daerah isolasi bencana virus Corona.
“Sambil menunggu lampu hijau dari pemerintah Tiongkok untuk evakuasi WNI di Wuhan, kami minta pemerintah pastikan sejak awal kebutuhan operasional penggunaan tiga pesawat milik TNI AU yang akan digunakan untuk pemulangan WNI termasuk mahasiswa asal Aceh,” ujar T. Riefky Harsya saat Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Kemenhan, Kemenlu, TNI dan BNPB, di Jakarta, 30 Januari 2020.
Meskipun agenda utama raker mengenai persetujuan pengiriman bantuan dan pasukan TNI terkait bencana kebakaran hutan di Australia, anggota Komisi I DPR RI juga mempertanyakan langkah kongkret pemerintah terkait rencana pemulangan WNI dari Tiongkok yang melibatkan pesawat milik TNI dan Diplomasi Kementerian Luar Negeri.
Menurut Teuku Riefky, dalam menjalankan tugas operasi militer selain perang, TNI sering terkendala karena terlambatnya dukungan dana operasional dari pemerintah. Oleh sebab itulah, ia meminta keseriusan dan langkah konkret pemerintah dalam memfasilitasi kebutuhan berupa dana operasional sebagai tindakan responsif awal terhadap pemulangan WNI tersebut.
Sebelumnya, pada raker tersebut, Panglima TNI, Hadi Tjahjono menyampaikan keterlambatan gerak TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) selama ini dikarenakan ketiadaan pos ‘dana contigency’ TNI. Penugasan OMSP tersebut sesuai dengan amanat UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menjelaskan bahwa salah satu tugas pokok TNI selain menjaga kedaulatan adalah membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.
Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI AU Marsma TNI Fajar Adrianto pada 29 Januari 2020 menyatakan TNI Angkatan Udara telah menyiapkan dua pesawat Boeing 737 dan satu pesawat C130 Hercules dan batalion kesehatan untuk mengevakuaisi WNI dari Wuhan, Tiongkok.[](rilis)
