SUBULUSSALAM – Wali Kota Subulussalam, H. Merah Sakti, S.H., mengatakan pihaknya sangat terbuka dan siap menerima masukan dari semua pihak yang ingin menyampaikan pendapat terkait rencana pembangunan monumen Patung Tari Dampeng.
Hal itu disampaikan Merah Sakti saat menghadiri rapat paripurna istimewa penyampaian rekomendasi DPRK atas LKPJ Wali Kota Subulussalam tahun 2016 dan paripurna persetujuan bersama Rancangan Qanun Kota Subulussalam RPJMD 2014-2019 dan RPJP 2015-2035 di gedung dewan setempat, Jumat, 12 Mei 2017.
“Silakan datang, ajak saya diskusi rapat dengar pendapat, jangan main handphone dan SMS itu hanya menjelekan negeri kita,” kata Merah Sakti.
Merah Sakti mengaku sangat mengapresiasi pertemuan yang difasilitasi Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Subulussalam baru-baru ini dihadiri tokoh masyarakat dan pemimpin dayah melakukan musyawarah mencari solusi terbaik setelah rencana pembangunan Patung Tari Dampeng menuai protes dari sejumlah pihak.
“Pintu masih terbuka, saya menerima tamu dengan kerendahan hati, silakan datang. Jika itu salah, tawarkan solusinya kepada saya,” kata wali kota.
Merah Sakti mengatakan tujuan pembangunan Patung Tari Dampeng untuk melestarikan kesenian daerah. Subulussalam, kata Merah Sakti, sangat terbuka dengan suku-suku lain yang berdomisili di daerah ini seperti Batak, Aceh, Karo dan suku-suku lainnya.
“Berangkat dari pemikiran tersebut, saya anak kampung dari pinggir lae (sungai). Dalam pikiran saya apa salahnya kesenian kita Tari Dampeng kita visualkan dalam bentuk wujud patung supaya menjadi ikon Kota Subulussalam,” kata Merah Sakti.
Dalam kesempatan itu, Merah Sakit menegaskan, ia tidak takut dengan aksi demonstrasi. Kata dia, aksi unjuk rasa selama ini hanya dilakukan oleh orang yang sama.
“Saya tidak takut dengan demonstrasi, orangnya itu-itu saja. Yang saya takut hanya kepada ulama,” kata Merah Sakti sambil mengangkat tangan hormat ditujukan kepada ulama.
Ia mengatakan tahun 2017 merupakan tahun politik karena menjelang Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Subulussalam pada 2018 mendatang. Sehingga program pembangunan pemerintah akan dipolitisir oleh kelompok tertentu.[]