Rabu, Juli 24, 2024

Tinjau Venue PON XII,...

SIGLI - Pemerintah Kabupaten Pidie meminta rekanan terus memacu pekerjaan tiga venue yang...

Wali Nanggroe dan Mualem...

JAKARTA – Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haythar...

Balai Syura: Perempuan Aceh...

BANDA ACEH - Balai Syura Ureung Inong Aceh dan seluruh elemen gerakan perempuan...

Pemko Subulussalam dan Pemkab...

SUBULUSSALAM - Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam menjalin kerja sama atau MoU dengan Pemerintah...
BerandaTerkait Restrukturisasi Pinjaman...

Terkait Restrukturisasi Pinjaman ASN, Bank Aceh Syariah: Belum Ada Payung Hukum

BANDA ACEH – PT  Bank Aceh Syariah (BAS) menyatakan masih menunggu payung hukum dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dapat menindaklanjuti surat Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, yang menginstruksikan BAS melakukan restrukturisasi pinjaman pembayaran bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sekretariat Perusahaan Bank Aceh Syariah, Sayed Zainal Abidin, melalui Humas Bank Aceh, Riza Syahputra, mengatakan, sebagai perbankan tentu ada pengawasan. “Kita sebagai perbankan juga diawasi oleh OJK, saat ini belum ada aturan yang mengatur tentang relaksasi untuk ASN itu,” kata Riza saat dihubungi portalsatu.com, Senin, 4 Mei 2020.

Riza menyebutkan, OJK hanya mengeluarkan peraturan nomor 11 tentang pembiayaan produktif Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan itu sudah berjalan. Namun, perihal pemberian relaksasi kepada ASN belum diatur.

“Jadi belum ada payung hukumnya terkait relaksasi untuk ASN. Kita juga tidak bisa keluar dari koridor aturan yang ditetapkan OJK. Tapi itu juga tidak menutup kemungkinan kalau ada nanti aturan yang dikeluarkan oleh pihak regulasi,” ujar Riza.

Riza mengakui Bank Aceh Syariah sudah menerima surat intsruksi Plt Gubernur, tapi karena belum ada payung hukumnya perbankan belum bisa merealisasikan. 

“Tapi kita tetap koordinasi dengan OJK, dengan Asosiasi Bank Daerah supaya bisa disampaikan kepada OJK pusat dan bisa dapat jawaban,” ucap Riza.

Menurut Riza, pihaknya menunggu aturan dikeluarkan OJK terkait relaksasi ASN, sehingga Bank Aceh Syariah tidak melanggar koridor hukum yang ditetapkan pengawas atau regulator. “Kondisi ini, kami juga menyadari semua terdampak,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Aceh meminta Bank Aceh Syariah untuk melakukan restrukturisasi pembayaran pinjaman bagi ASN. Hal tersebut bertujuan memberikan keringanan pembayaran pinjaman bagi ASN yang juga terdampak Covid-19. 

Instruksi tersebut ditetapkan dalam surat Gubernur Aceh Nomor 589/6422 tentang restrukturisasi pembayaran pinjaman ASN pada Bank Aceh Syariah dalam masa penanganan Covid-19.

Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Aceh, Amirullah, menjelaskan, terjadinya penyebaran virus corona telah menimbulkan dampak terhadap perekonomian masyarakat, termasuk di antaranya ASN. 

“Pendapatan mereka (ASN) pun ikut mengalami penurunan, sementara  pengeluaran biaya rumah tangga meningkat seiring upaya menjaga diri dan anggota keluarga dari ancaman Covid-19,” kata Amir dalam siaran pers dikirim Biro Humas Setda Aceh, 28 April 2020.

Menurut Amir, kondisi ekonomi ASN yang sulit saat ini sangat berdampak terhadap kemampuan mereka yang memiliki pinjaman di bank untuk memenuhi pembayaran cicilan. Oleh karena itu, kata dia, Plt. Gubernur meminta Bank Aceh untuk memberikan restrukturisasi pembayaran pinjaman bagi ASN sesuai peraturan perundang-undangan.

“Kami berharap kebijakan ini dapat bermanfaat,” kata Amir.[]

Baca juga: