Pandemik coronavirus disease 2019 (Covid-19) telah membuat semua daerah melakukan refocusing anggaran, tak terkecuali Aceh. Anggaran Aceh untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp 4 triliun, yang akan digunakan baik penanggulangan maupun antisipasi efek ekonomi dan sosial.
Menilik besarnya anggaran ini, banyak mata tergoda. Baik untuk kepentingan finansial maupun kepentingan politik. Kita kemarin melihat pada bantuan 60 ribu lebih bahan pangan, ada sejumlah catatan abuse of power. Seperti adanya anggaran cetak karung beras yang amat mahal. Padahal umumnya orang beli beras 5 kg ke atas sudah berkarung. Begitu juga harga bahan pangan, terkesan mark-up. Ditambah lagi warna lambang daerah yang berubah warna. Padahal itu tidak di benarkan.
Selayaknyalah, minimal kali ini saja, para pengurus anggaran tidak cari kesempatan memperkaya diri, atau pihak lain dengan cara ilegal. Tidak menjadikan anggaran corona sebagai ajang jual diri para politisi. Agar bencana ini tidak melahirkan bencana baru, yaitu korupsi dan abuse of power.
Nah jika refocusing APBA 2020 dilakukan, saya punya saran, agar anggaran itu benar benar mampu mencapai tujuan, yaitu menanggulangi corona dan dampaknya. Hal pokok tentu sektor kesehatan, Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), obat, alat test dan insentif para tenaga medis.
Saran saya, belajar dari pengalaman bencana ekonomi atau bencana alam sebelumnya. Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi mereka yang kehilangan pendapatan akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau kelompok rentan lain yang terimbas. Mengapa BLT? Supaya dana tunai itu mereka belanjakan, dan kemudian akan menjadi penggerak pasar (ekonomi).
Kedua, stimulus ekonomi bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Caranya tempatkan dana seperti kredit “Peumakmu Nanggroe“. Tunjuk Bank Aceh Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemerintah Aceh. Kredit khususkan UMKM yang telah beroperasi minimal 3 tahun dan tekena dampak corona. mekanismenya wajib bankable dan sepenuhnya mengikuti aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Ketiga, subsidi pertanian, seperti penyediaan pupuk subsidi yang cukup, benih unggul bagi petani buah dan sayur mayur, yang karena corona bangkrut. Sebab sekarang harga komoditas jatuh, tapi diperkirakan ke depan dibutuhkan pasar. Bantu dana dan bibit disalurkan melalui mekanisme dana desa, sehingga dapat diawasi oleh aparat desa dan pendamping.
Keempat, cash for work setelah badai corona berakhir. Khususkan infrastruktur yang kandungan lokalnya tinggi, seperti pembuatan jalan, saluran irigasi atau drainase yang berdampak langsung kepada masyarakat atau mendukung mekanisasi pertanian.
Kelima, tidak ada bantuan pangan non tunai, supaya maksimal dan distribusi yang gampang. Sebab pengadaan malah akan memunculkan unsur korupsi, cenderung tidak efesien pada proses distribusi, serta rendahnya daya ungkit ekonomi.
Namun jika para penguasa anggaran, masih tamak juga seperti dipertontonkan selama ini. Maka ini kesempatan besar dengan mudah menggangsir anggaran. Yang lalu kita lihat di Dinas Sosial Aceh ada pengadaan laptop dari dana tanggap darurat. Maka semua ini terkait moral dan mental. Jika moral tidak punya acuan, maka mental korupsi akan membuat bencana ini punya jalan terlebar. Macam jalan akan mereka temukan buat menggarong.
Walau agak pesimis saya yakin Plt Gubernur masih punya nurani. Sebagai politisi beliau pasti ingin terpilih kembali, dan beliau pasti ingin dikenang sebagai pahlawan. Sebab jika anggaran ini habis, tapi gagal mencapai tujuan maka beliaulah yang akan dicap pecundang alias pengkhianat rakyat.
Semua pilihan kini ada di tangannya. Beliau kini memimpin Aceh sepenuhnya. Bahkan kabarnya DPRA saja tak dilibatkan dalam utak atik anggaran ini. Semoga tidak benar. Kepada orang orang sekeliling beliau. Inilah saatnya kalian menjadi pahlawan rakyat atau sebaliknya malah jadi pengkhianat Aceh.[**]
