Senin, Juni 24, 2024

Kapolri Luncurkan Digitalisasi Perizinan...

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo meluncurkan sistem online single...

HUT Ke-50 Aceh Tenggara,...

KUTACANE - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Aceh Tenggara membuka stan pelayanan...

Atlet KONI Aceh Rebut...

BANDA ACEH - Prestasi mengesankan ditoreh atlet binaan KONI Aceh yang dipersiapkan untuk...

Realisasi Pendapatan Asli Aceh...

BANDA ACEH - Realisasi Pendapatan Asli Aceh (PAA) tahun 2019-2023 melampaui target. Akan...
BerandaNewsTersangka Dugaan Korupsi...

Tersangka Dugaan Korupsi Bantuan Ternak Dikabarkan Lama Tak Berkantor

LHOKSEUMAWE – Tersangka dugaan korupsi penyaluran bantuan ternak bersumber dari APBK Lhokseumawe tahun 2014 senilai Rp14,5 miliar, berinisial DH dan IM, dikabarkan sudah lama tidak masuk kantor di Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian (DKPP) Lhokseumawe.

Pantauan portalsatu.com, Selasa, 2 Januari 2018, sekitar pukul 09.15 WIB, pascalibur panjang tahun baru, suasana kantor itu tampak lengang. DH yang menjabat Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta IM selaku Kasubbag Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan, belum masuk dinas.

Saat ditanya, salah seorang pegawai di Ruangan Sub-Bagian Umum DKPP Lhokseumawe mengatakan, DH dan IM sudah lama tidak masuk kantor. Namun pegawai itu mengaku tidak tahu mengapa DH dan IM tidak masuk kantor. “Keduanya sudah lama tidak masuk kantor,” kata pegawai itu.

Portalsatu.com juga sempat mengecek ke ruangan kerja IM. Ruangan Sub-Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan DKPP terlihat kosong.

Sementara itu, penasihat hukum tersangka IM, Setia Fadli, S.H., dari “Law Office HN and Partner” saat dihubungi portalsatu.com via WhatsApp mengatakan, sejauh ini kliennya IM maupun DH masih beraktivitas sebagai PNS seperti biasa. Kata dia, mungkin sekarang keduanya masih bersama keluarga.

“Harap dimaklumi, setelah kasus kejadian ini klien kami tertekan secara kejiwaan, jadi butuh bersama keluarga untuk menetralisir kondisi tersebut. Keduanya juga masih dikenakan wajib lapor ke polisi,” kata Setia.

Informasi lainnya diterima wartawan menyebutkan, berkas kedua tersangka masih diteliti jaksa di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe setelah dilimpahkan oleh penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Lhokseumawe akhir Desember 2017.

Untuk diketahui, penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Lhokseumawe menetapkan DH (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK) dan IM (Pejabat Pembuat Komitmen/PPK) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada penyaluran bantuan ternak bersumber dari APBK 2014 senilai Rp14,5 miliar lebih pada 15 Desember 2017 lalu.

Penyidik Polres Lhokseumawe menetapkan DH dan IM sebagai tersangka setelah melalui serangkaian penyidikan, seperti pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan dokumen, audit kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, meminta keterangan ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan terakhir gelar perkara di Mapolres Lhokseumawe. Hasil audit BPKP Perwakilan Aceh, kerugian negara dalam kasus itu mencapai Rp8,1 miliar lebih. (Baca: Penyidik Tetapkan Dua Tersangka Kasus Bantuan Ternak Rp14,5 M di Lhokseumawe)

Penyidik tidak menahan kedua tersangka karena dinilai kooperatif. Pertimbangan lainnya, menurut penyidik, karena ada permohonan dari pihak keluarga. (Baca: Tersangka Dugaan Korupsi Ternak Tidak Ditahan, Ini Dalih Polisi)

Sumber portalsatu.com menyebutkan, dalam lima bulan penyidikan kasus tersebut, penyidik sudah memeriksa lebih 500 saksi. Selain ratusan warga dari empat kecamatan di Lhokseumawe yang terdata sebagai ketua dan anggota kelompok penerima bantuan ternak dari DKPP tahun 2014, penyidik juga sudah memeriksa para rekanan pengadaan ternak itu sebagai saksi.[](idg)

Baca juga: