Jumat, Juli 19, 2024

Ini Kata Camat Tanah...

ACEH UTARA - Pemerintah sedang melakukan pendataan bangunan yang rusak akibat diterjang badai...

JPU Tuntut Lima Terdakwa...

BANDA ACEH - Jaksa Penuntut Umum menuntut empat terdakwa perkara dugaan korupsi pada...

Abu Razak Temui Kapolda,...

BANDA ACEH – Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh H. Kamaruddin...

Diterjang Badai, Lapak Pedagang...

ACEH UTARA - Banyak lapak pedagang dan warung di sepanjang jalan Simpang Rangkaya,...
BerandaTgk. Andi Saputra:...

Tgk. Andi Saputra: Jangan Berpikiran Mesum Terkait Rancangan Qanun Hukum Keluarga

LHOKSUKON – Kepala KUA Kecamatan Nibong, Aceh Utara, Tgk. Andi Saputra, S.HI., menyatakan sangat setuju atas inisiasi Pemerintah Aceh membuat rancangan Qanun tentang Hukum Keluarga.

Rancangan qanun yang sedang dibahas DPRA itu menimbulkan polemik lantaran salah satu babnya mengatur tentang poligami, membolehkan pria menikahi empat wanita. (BacaPemerintah dan DPR Aceh Bahas Qanun Keluarga, Atur Poligami Maksimal 4 Istri)

Tgk. Andi mengajak semua pihak agar tidak abai terhadap berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Salah satunya pernikahan siri dan perkembangan aliran beragama. “Qanun Keluarga atau di daerah lain disebut Perda justru berada pada tingkat wajib untuk lahir sebagai terjemahan akomodatif dari dua undang-undang di atasnya, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,” ujar Tgk. Andi dalam keterangannya diterima portalsatu.com, Senin, 8 Juli 2019.

Tgk. Andi melanjutkan, Qanun Hukum Keluarga yang akan lahir diharapkan dapat memuat kekhususan Aceh di dalamnya, bukan sekadar petunjuk teknis (Juknis) seperti aturan di bawah Kementerian Agama yang berlaku umum secara nasional.

“Qanun Keluarga ini mesti berisikan aspirasi mayoritas rakyat Aceh misal berdasar mazhab Syafi'i tanpa mengesampingkan mazhab lain, juga memuat denda (hukuman) atas pelanggaran,” kata Tgk. Andi.

Dengan demikian, kata Tgk. Andi, rakyat Aceh akan tertib dalam praktik hukum keluarga. Para pelaksana seperti KUA dan Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyyah) lebih mudah dalam bekerja. “Kalau tidak diatur secara tegas dalam hukum positif seperti qanun, pelaksana kerap dihadapkan dengan perbedaan pendapat (khilafiyah) dalam satu mazhab, lintas mazhab 4 maupun aliran non-mazhab. Yang paling parah adalah praktik tanpa aliran (awam),” ujarnya.

Menurut Tgk. Andi, rancangan Qanun tentang Hukum Keluarga jangan ditanggapi dengan pikiran mesum, seolah substansinya soal poligami. Padahal, banyak hal lain yang jauh lebih penting di dalamnya. Misalnya, model lafal yang tidak boleh diucapkan suami kepada istrinya.

“Ada lafal menyebabkan talak, ada yang tidak tertalak tapi tidak boleh bersama, ada yang tidak boleh kembali selamanya,” ungkapnya.

“Kemudian nikah, seperti apa rukun dan syarat yang akan berlaku khusus di Aceh? Sub pembahasan yang juga penting adalah standar 'adil wali nikah, katagori wali ghaib, serta katagori wali 'adhal,” tutur Tgk. Andi.

Menurut Tgk. Andi, yang dekat dengan trending opini (poligami siri) adalah bagaimana hak keperdataan, status, dan waris bagi anak dari ibu (madu) yang tidak tercatat pernikahannya oleh negara? Fenomena 'gunung es' ini, kata dia, juga berlaku bagi anak dari istri pertama yang nikah orangtuanya secara siri.

“Misalnya, anak dari perantau yang nikah siri di Malaysia dengan cara wali tahkim pada seorang yang diustazkan, apakah Mahkamah Syariyyah di Aceh dapat melaksanakan isbat nikah terhadap peristiwa nikah seperti ini? Di sisi lain, terkadang mereka telah miliki kartu keluarga pula dari Disdukcapil,” ujar Tgk. Andi.

Tgk. Andi menilai ada segudang masalah tentang hukum keluarga yang belum ada titik terang penerapannya. “Maka, tolonglah Bapak-Bapak dan Ibu-ibu yang terhormat, jangan dengan pikiran mesum menillai Qanun Keluarga,” pungkasnya.[]

Baca juga: