Senin, Juni 24, 2024

HUT Ke-50 Aceh Tenggara,...

KUTACANE - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Aceh Tenggara membuka stan pelayanan...

Atlet KONI Aceh Rebut...

BANDA ACEH - Prestasi mengesankan ditoreh atlet binaan KONI Aceh yang dipersiapkan untuk...

Realisasi Pendapatan Asli Aceh...

BANDA ACEH - Realisasi Pendapatan Asli Aceh (PAA) tahun 2019-2023 melampaui target. Akan...

Judi Online: Antara Frustasi...

Oleh: Muhammad Syahrial Razali Ibrahim, Dosen Fakultas Syariah IAIN LhokseumawePemberitaan judi online akhir-akhir...
BerandaBerita SubulussalamTidak Buka Formasi...

Tidak Buka Formasi CPNS dan P3K 2023, Begini Penjelasan Pemko Subulussalam

SUBULUSSALAM – Pemerintah Kota Subulussalam memastikan tidak ada penerimaan formasi CPNS dan P3K tahun 2023. Hal ini disampaikan Asisten I Setdako Subulussalam, H. Sairun, S. Ag., M. Si menanggapi terkait audiensi para tenaga honorer dengan DPRK baru-baru ini menyangkut desakan agar dibukanya formasi CPNS dan P3K tahun ini.

“Pemerintah Kota Subulussalm tidak membuka formasi baik CPNS dan P3K untuk tahun 2023 ini,” kata Asisten I Setdako Subulussalam, Sairun kepada portalsatu.com, Rabu, 31 Mei 2023.

Ia menjelaskan beberapa alasan tidak dibukanya formasi CPNS dan P3K tahun 2023 di lingkungan Pemko Subulussalam. Pertama, kata Sairun selama pemerintahan Bintang-Salmaza sudah dua kali membuka penerimaan CPNS yaitu tahun 2019 dan 2021 serta satu kali membuka penerimaan melalui jalur P3K.

“Namun yang lulus banyak dari luar dan sedikit putra2 daerah sehingga esensi penerimaan CPNS menyelamatkan putra putri daerah tidak tercapai karena ujiannya sistem online dan putra putri Kota Subulussalam kalah bersaing dengan putra putri dari luar,” kata Sairun

Lebih lanjut Sairun menjelaskan, pada penerimaan P3K dari kuota yang  disiapkan 350 lebih baru terealisi sekitar 160 orang, akibat tidak memenuhi nilai passing grade yang ditentukan sehingga banyak putra putri daerah yang ikut seleksi P3K gagal.

“Lalu apakah formasi penerimaan seperti ini tidak kita evaluasi yang hanya memberikan peluang kepada putra putri dari luar?,” tanya Sairun.

Kemudian dari segi kebutuhan pegawai di Pemko Subulussalam, kata Sairun masih relatif stabil dengan keadaan saat ini tinggal bagaimana memeneg penempatan PNS yang ada sesuai dengan kebutuhan instansi.

Ia mengatakan, Pemerintah kota Subulussalam dari segi anggaran fokus dalam menyukseskan Pemilu dan Pilkada 2024 karena harus menyiapkan anggaran untuk KIP, Desk Pilkada, Panwaslu dan pengamanan menyukseskan pelaksanaan pesta demokrasi 2024.

Pemerintah menghargai keinginan seluruh keluhan para tenaga honor baik guru dan P3K tentu salah satu solusi mengatasi keinginan para tenaga selain CPNS dan P3K seharusnya bisa dilakukan melalui kontrak daerah.

“Namun lagi lagi pemerintah daerah juga dihambat dengan kebijakan pusat dan provinsi yang menghapus tenaga honorer, tentu persoalan ini bukan saja menjadi persoalan eksekutif semata tapi juga anggota DPRK kota Subulussalam. Karena persoalan anggran adalah hubungan yang tidak bisa dipisahkan antara eksekutif dan legislatif,” katanya.

“Jadi jangan ada pernyataan yang terkesan lempar batu sembunyi tangan seolah pemerintah tidak peduli dengan putra daerah. Jangan jadikan isu tenaga honor sensasi kepentingan, ayok kalau kita mau mencari solusi duduk bersama sesuai dengan regulasi aturan yang diberikan,” kata Sairun menambahkan.[]

 

Baca juga: