LHOKSEUMAWE – Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kehumasan dan Hubungan Eksternal Universitas Malikussaleh (Unimal) akan menggelar diskusi publik tentang 'Titik Kritis Pemilu 2019'. Diskusi itu bakal berlangsung di Aula Cut Meutia Kampus Bukit Indah, Lhokseumawe, Rabu, 20 Februari 2019.
Kepala UPT Kehumasan dan Hubungan Eksternal Unimal, Teuku Kemal Fasya, Senin, 18 Februari 2019, mengatakan, diskusi publik tersebut menghadirkan mantan Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Ridwan Hadi. Ia akan melihat Pemilu 2019 dari perspektif hukum dan perundang-undangan. Ridwan Hadi saat ini menjabat Direktur Eksekutif Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Provinsi Aceh.
Narasumber lain Direktur Jaringan Survei Inisiatif, Aryos Nivada, akan membahas titik kritis kepemiluan dari perspektif keamanan dan politik. Selain itu, Teuku Kemal Fasya sebagai dosen Antropologi Fisip Unimal bakal menyampaikan materi dengan pendekatan demokrasi dan antropologi politik.
Dalam diskusi publik yang akan dipandu Ayi Jufridar, mantan anggota KIP Aceh Utara, itu panitia mengundang mahasiswa di lingkungan Unimal, dosen, aktivis prodemokrasi dan hukum di Lhokseumawe dan Aceh Utara, serta jurnalis sebagai peserta.
Teuku Kemal Fasya mengatakan, pihaknya mengadakan diskusi publik tersebut untuk menyumbang pemikiran dan mengantisipasi sejak dini berbagai potensi kritis pemilu. “Beberapa titik kritis tersebut adalah kepatuhan peserta pemilu terhadap peraturan perundang-undangan serta integritas dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Kedua instrumen ini menjadi titik penting untuk menghadirkan pemilu yang jujur, adil, transparan, dan demokratis,” kata dia.
Dia menilai berbagai pelanggaran masih terjadi karena lemahnya kepatuhan peserta dan penyelenggara terhadap aturan. Ketidaktaatan peserta serta simpatisannya juga ikut memperparah potensi kritis pemilu. Kondisi itu bisa dilihat dari maraknya politik kabar bohong (hoaks), kampanye hitam, dan kampanye negatif.
“Sejumlah hal dari titik lemah ini bisa dianggap sebagai titik lemah demokrasi elektoral. Diskusi publik ini diwacanakan untuk membangun kesadaran literal bahwa sampai detik ini pilihan berdemokrasi adalah pilihan paling baik dalam menyeleksi sistem dan struktur kekuasaan negara dibandingkan sistem politik lainnya,” ujar Teuku Kemal Fasya.[](rilis)
