LHOKSEUMAWE – Aktivis Milenial Aceh (AMA) menolak jika Presiden RI Joko Widodo menunjuk Penjabat (Pj.) Gubernur Aceh dari kalangan militer. AMA meminta Presiden Jokowi menetapkan Pj. Gubernur Aceh dari akademisi.
Direktur Aktivis Milenial Aceh, Fakhrurrazi, M.AP., menyampaikan pernyataan sikap itu dalam konferensi pers di sebuah kafe di Lhokseumawe, Kamis, 30 Juni 2022. Pernyataan sikap AMA itu sekaligus untuk merespons rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang mengusulkan tiga nama calon Pj. Gubernur Aceh kepada Menteri Dalam Negeri. Dari tiga nama tersebut, satu di antaranya berasal dari kalangan militer.
Fakhrurrazi menyebut masyarakat Aceh saat ini hanya ingin hidup damai. Oleh karena itu, Pj. Gubernur Aceh harus mampu menjaga keseimbangan dan memelihara perdamaian dengan baik. “Tentu orang yang akan ditetapkan nanti yang menjadi Pj. Gubernur Aceh (harus) benar-benar sosok yang mengerti soal Aceh, yang mengerti situasi ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Aceh,” ujarnya.
“Observasi kami dari berbagai sumber masyarakat Aceh kini menginginkan sosok yang akan menjadi Pj. Gubernur Aceh harus dari kalangan akademisi,” kata Fakhrurrazi.
Sebagai konsekuensi logis, AMA merekomendasikan sosok yang mengerti Aceh, bukan hanya menjaga stabilitas politik di Aceh. Akan tetapi, orang yang mampu membangun di semua sektor publik dan hal itu berasal dari kalangan akademisi atau kampus.
“Kami menolak Penjabat Gubernur Aceh dari kalangan militer. Sekalipun sebenarnya sudah tertutup kemungkinan dari kalangan militer TNI/Polri aktif untuk menjadi Pj. (Kepala Daerah) berdasarkan putusan pemerintah dan MK (Mahkamah Konstitusi),” tutur Fakhrurrazi.
“Kami meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri agar menetapkan Penjabat Gubernur Aceh dari kalangan akademisi atau kampus,” tegas dia.
Menurut Fakhrurrazi, jika Presiden memilih dari kalangan militer—termasuk yang telah pensiun—untuk menjadi Pj. Gubernur, hal itu menunjukkan bahwa masih mengibaratkan Aceh belum cukup kondusif. “Padahal 2,5 tahun ke depan adalah waktu yang panjang, dan bukan hanya mempersiapkan keamanan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024,” tuturnya.
“Kami memerlukan kepemimpinan sipil yang dekat dengan ide-ide perubahan dan demokrasi, untuk menjalankan program pembangunan dan kesejahteraan,” ucap Fakhrurrazi.[](ril)
