LHOKSEUMAWE – Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Aceh Utara tertinggi di Provinsi Aceh pada Agustus 2017. Data dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, TPT di Aceh Utara mencapai 11,02 persen, disusul Kota Lhokseumawe 10,51 persen. Angka itu melambung tinggi di atas rata-rata TPT Provinsi Aceh sebesar 6,57 persen.
Baca: Tingkat Pengangguran Terbuka Aceh Utara dan Lhokseumawe Tertinggi di Aceh
Data diperoleh portalsatu.com/ dari pihak BPS, 8 November 2017, TPT Aceh Utara pada tahun 2015 mencapai 14,03 persen, tahun 2016 turun menjadi 9,08 persen, kemudian meningkat lagi pada Agustus 2017 yaitu 11,02 persen. Selain penganggur, jumlah penduduk miskin di Aceh Utara juga bertambah. Menurut data BPS, jumlah penduduk miskin Aceh Utara tahun 2015 sebanyak 111.44 ribu dan 2016 menjadi 115.05 ribu jiwa.
Wakil Bupati Aceh Utara Fauzi Yusuf alias Sidom Peng mengakui, jumlah penganggur dan angka kemiskinan masih tinggi di kabupaten ini. “Mengenai pengangguran, memang Aceh Utara mungkin penganggurannya lebih, tapi ada manfaatnya juga,” ujar Sidom Peng saat diwawancarai portalsatu.com/ di ruang kerjanya, Kamis, 9 November 2017, sore.
“Manfaatnya, karena terlalu banyak pengangguran dan kemiskinan, ini untuk tahun 2018 penerima PKH kita ditambah 32.000. Artinya, pada 2018 nanti, jika ditambah data awal, maka penerima PKH kemungkinan menjadi 50.000. Ini merupakan manfaat untuk masyarakat,” kata Sidom Peng. PKH dimaksud adalah Program Keluarga Harapan dari Kementerian Sosial.
Dikutip dari kemsos.go.id, PKH merupakan program perlindungan sosial melalui pemberian uang nontunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Tujuan PKH untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin.
Terkait program Pemkab Aceh Utara untuk mengurangi angka pengangguran, Sidom Peng melanjutkan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) yang membidangi tenaga kerja. “Ini kita tidak berbicara ke KEK (Kawasan Ekonomi Khusus). Kita berbicara untuk ke depan mengenai masyarakat Aceh Utara dan pengangguran. Artinya, kita sudah duduk dengan Disnaker Provinsi, kita membuka pelatihan, panggil juga pihak Politeknik ini yang alatnya lebih maksimal di situ bisa digunakan. Jadi kita akan buat pelatihan di situ,” ujarnya.
“Saya juga berbicara dengan Disnaker Provinsi, kita juga akan panggil perusahaan nonpemerintah supaya anak-anak setelah ikut pelatihan bisa magang di perusahaan-perusahaan tersebut. Itu merupakan salah satu solusi yang akan dilakukan Pemkab Aceh Utara untuk menekan angka pengangguran di 2018,” kata Sidom Peng.
Sidom Peng menyebutkan, Bupati Muhammad Thaib alias Cek Mad juga sudah mendatangi Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) di Jakarta untuk membahas potensi ekonomi kreatif di Kabupaten Aceh Utara. “Ini ada beberapa item karena putusan presiden ada 16 item ekonomi kreatif dan kita termasuk ada enam item. Di antaranya, ada kerajinan tangan tas khusus motif Aceh, kerajinan pandai besi di Kecamatan Tanah Pasir juga kita angkat. Kemungkinan besar pihak Bekraf akhir bulan ini akan ke Aceh Utara,” ujarnya.
Menurut Sidom Peng, untuk langkah awal membangun pondasi pembangunan Aceh Utara di masa pemerintahan baru ini (periode 2017-2022), pihaknya juga sudah duduk dengan Bappenas. “Pihak Bappenas, dalam hal ini langsung Kabidnya dari Badan Pengawasan dan Pengembangan Daerah dari Bappenas, tanggal 13 hingga 15, beliau di sini untuk duduk dengan Tim RPJM kita, untuk penyesuaian RPJM pusat dengan RPJM daerah,” kata Wabup Aceh Utara itu.[]
