Jakarta — Twitter Inc menutup lebih dari 125 ribu akun terkait terorisme sejak pertengahan 2015. Sebagian besar akun yang ditutup terkait dengan kelompok militan ISIS.
Dalam tulisan di blog resmi milik Twitter pada Jumat (5/2), Twitter menyatakan hanya memblokir akun yang dilaporkan oleh sejumlah akun lainnya. Meski demikian, Twitter mengklaim telah meningkatkan jumlah tim yang bertugas memonitor dan merespon laporan dalam waktu yang cepat.
Langkah yang dilakukan Twitter ini sebelumnya sudah dilakukan oleh sejumlah perusahaan teknologi lain, termasuk Facebook yang menindak akun yang diduga menyebarkan propaganda ekstremisme maupun konten kontroversial lainnya secara daring. Perusahaan teknologi memang diminta untuk membantu mencegah “kegiatan teroris” di situs mereka oleh para penegak hukum.
Silicon Valley telah mewaspadai permintaan semacam ini akan melibatkan perusahaan teknologi dengan pejabat pemerintah. Pasalnya, permintaan semacam ini akan berbeda-beda setiap negara. Perusahaan teknologi juga khawatir produknya dicap sebagai alat pemerintah oleh konsumen.
Sebelumnya, Twitter dinilai hanya melakukan sedikit upaya untuk memerangi terorisme ISIS dan sejumlah kelompok militan serupa.
Sementara, kelompok militan ISIS, yang kini berhasil menguasai sebagian wilayah di Irak dan Suriah, dinilai memiliki banyak simpatisan di media sosial. ISIS bergantung kepada 300 juta warga internet yang bersimpati pada gerakan mereka, untuk merekrut pejuang dan menyebarkan pesan kekerasan.
Wakil Direktur program ekstremisme dari George Washington University, Seamus Hughes, menyatakan bahwa penutupan lebih dari 100 ribu akun Twitter itu merupakan “jumlah yang mengesankan,” namun Twitter memfokuskan pemantauannya terhadap konten ekstremis yang menyerukan cuitan bersambung.
Akibat tindakan keras Twitter, Hughes menambahkan bahwa banyak ekstremis bermigrasi ke sosial media yang lebih kecil, yang kurang dipantau dalam beberapa bulan terakhir.
Pada Januari 2016, delegasi pejabat keamanan nasional atas bertemu dengan para pemimpin industri teknologi dari Twitter, termasuk Facebook Inc, Apple Inc, dan perusahaan induk Google, Alphabet Inc. Meski demikian, sebagian besar perusahaan teknologi, termasuk Twitter, tidak mengirimkan delegasi mereka.
Namun, dalam blog itu, Twitter mengungkapkan bahwa mereka telah berkerja sama dengan penegak hukum yang tepat.
Twitter menyatakan tengah mencoba untuk menciptakan keseimbangan agar dapat menerapkan peraturannya kepada akun yang menyebarkan konten perilaku yang dilarang dengan penegakan hukum dan keinginan agar konsumen menikmati produk mereka.[] Sumber: cnnindonesia.com