Jumat, Juli 19, 2024

Samsul Azhar Dilantik sebagai...

BANDA ACEH - Pj. Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, melantik Samsul Azhar sebagai Pj....

Ini Kata Camat Tanah...

ACEH UTARA - Pemerintah sedang melakukan pendataan bangunan yang rusak akibat diterjang badai...

JPU Tuntut Lima Terdakwa...

BANDA ACEH - Jaksa Penuntut Umum menuntut empat terdakwa perkara dugaan korupsi pada...

Abu Razak Temui Kapolda,...

BANDA ACEH – Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh H. Kamaruddin...
BerandaNewsWali Kota Langsa:...

Wali Kota Langsa: Kita Tidak Perintahkan Pungutan pada Penerima Kios

LANGSA – Wali Kota Langsa Usman Abdullah SE menegaskan, ia tidak pernah memerintahkan Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangandan, dan Usaha Kecil Menengah (Diskoperidag dan UKM) untuk melakukan pemungutan uang kepada masyarakat atau pedagang yang akan diberikan lapak maupun pasar tradisional Pondok Pabrik Kecamatan Langsa Lama.

“Kita tidak pernah perintahkan melakukan pungutan bagi masyarakat atau pedagang yang akan menerima lapak/kios di pasar tradisonal itu,” ujar wali kota kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu, 3 Februari 2016.

Dijelaskannya, dari informasi yang diterima ada indikasi beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab mencoba untuk memperjualbelikan lapak/los di pasar tradisional itu kepada masyarakat/pedagang yang akan diberikan.

Padahal, menurut wali kota, keberadaan pembangunan pasar tradisional ini belum dilakukan serah terima kepada Pemko Langsa melalui Diskoperindag dan UKM setempat dari pihak rekanan.Selain itu, pengerjaannya pun belum 100 persen selesai dan ditambah lagi enam bulan masa pemeliharaannya yang masih wewenang pihak rekanan.

“Kita imbau kepada masyarakat agar tidak memberikan uang kepada siapa pun dengan iming-iming akan mendapatkan lapak/los di pasar tradisional itu, dan melaporkannya kepada pihak kepolisian setempat,” ujar Usman Abdullah.

Usman Abdullah minta Diskoperindag diminta untuk melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan dan geuchik setempat, sehingga persoalan ini dapat segera diselesaikan. “Dan melakukan verifikasi secara bersama-sama bagi masyarakat yang nantinya diberikan lapak/los di sana,” katanya.

Disebutkan, jumlah lapak di pasar itu sebanyak 105 yang diperuntukan menjual ikan maupun sayur-sayuran dan  los (seperti kios) 86 diperuntukkan menjual pakaian.

“Kalau ada yang mengembuskan informasi bahwa lapak/kios di pasar itu sebagian milik wali kota, itu sama sekali tidak benar. Karena oknum ini ingin mempermudah aksi kejahatannya agar bisa melakukan pungutan kepada masyarakat yang akan diberikan lapak/los itu,” tegasnya.[]

Baca juga: