SUBULUSSALAM – Wali Kota Subulussalam, H. M. Rasyid Bancin mengatakan reforma agraria di Subulussalam tidak boleh berhenti pada persoalan administrasi pertanahan. Penataan tanah harus berujung pada akses dan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Rasyid Bancin di hadapan jajaran Badan Bank Tanah di Jakarta dalam audiensi yang berlangsung pada Kamis, 1 Oktober 2026.
Kedatangan Wali Kota Rasyid Bancin di sana, disambut Deputi Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah Badan Bank Tanah, Perdananto Aribowo di Jakarta dan Sekretaris Badan Jarot Wahyu Wibowo, Wakil Sekretaris Badan II Syafran Zamzami dan Kepala Divisi Perolehan Tanah I Deni Ahmad.
Dalam kesempatan itu, Rasyid Bancin menyampaikan bahwa reforma agraria di Subulussalam tidak boleh berhenti pada persoalan administrasi pertanahan. Karena itu, Pemko Subulussalam menghubungkan agenda reforma agraria dengan sejumlah program strategis daerah dan nasional, termasuk Sekolah Rakyat Terintegrasi, Sekolah Nasional Terintegrasi, Sekolah Unggul Garuda Baru dan rencana Universitas Republik Indonesia.
Pemerintah kota , kata Rasyid Bancin juga mendorong pengembangan Batalyon Pangan serta pemanfaatan lahan untuk memperkuat kemandirian dayah melalui usaha produktif, termasuk sektor perkebunan.
“Yang kita perjuangkan bukan sekadar luas lahannya. Yang lebih penting adalah bagaimana tanah itu nantinya memberikan manfaat bagi masyarakat, pendidikan, ketahanan pangan dan pembangunan,” kata Rasyid Bancin.[]
