Selasa, Juli 23, 2024

Dinkes Gayo Lues Keluhkan...

BLANGKEJEREN - Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Lues mengeluhkan proses pencairan keuangan tahun 2024...

H. Jata Ungkap Jadi...

BLANGKEJEREN – H. Jata mengaku dirinya ditunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menjadi Pj....

Bandar Publishing Luncurkan Buku...

BANDA ACEH - Penerbit Bandar Publishing Banda Aceh meluncurkan sekaligus dua karya Dr....

Rombongan Thailand Selatan Kunjungi...

BANDA ACEH – Delegasi dari berbagai lembaga di Thailand Selatan mengunjungi Kantor Partai...
BerandaNewsWarga Eks-Blang Lancang...

Warga Eks-Blang Lancang Masih ‘Tempati’ Tenda Darurat

LHOKSEUMAWE –  Warga eks-Blang Lancang dan Rancong, Lhokseumawe, hingga kini masih ‘menempati’ tenda darurat yang didirikan di pinggir Jalan Rancong.

Warga mendirikan tenda-tenda darurat untuk menuntut pemerintah dan PT Pertamina membangun resettlement atau pemukiman baru sebagaimana dijanjikan saat pembangunan kilang LNG di Blang Lancang tahun 1974 silam. Meski operasional PT Arun telah berakhir, janji tersebut belum direalisasikan. 

Menurut warga yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Blang Lancang dan Rancong (IKBAL), lokasi kilang LNG Arun merupakan tanah milik keluarga mereka.

Ketua IKBAL, Jufri Saputra kepada portalsatu.com, Sabtu, 10 Oktober 2015, mengatakan, ia bersama beberapa perwakilan warga lainnya telah menemui pihak Pemerintah Pusat di Jakarta, beberapa waktu lalu.

“Bulan Juli kemarin, kami terakhir ke Jakarta untuk menemui pemerintah. Hasil pertemuan itu, mereka berjanji akan terus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini, tapi hingga kini belum terealisasi. Karena itu, muncul sikap ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah yang belum sepenuhnya mengupayakan realisasi resettlement hingga Oktober ini,” kata Jufri.

Jufri menyebut ratusan warga eks-Blang Lancang dan Rancong akan ‘bertahan’ di tenda-tenda darurat itu sampai pemerintah merealisasikan pembangunan pemukiman baru.

“542 kepala keluarga warga eks-Blang Lancang dan Rancong tergusur saat dibangun proyek PT Arun. Sebenarnya sejak tahun 1978 sudah ada kesepakatan, pemerintah menjanjikan perkampungan baru untuk masyarakat. Nyatanya hingga masa operasi PT Arun berakhir, janji tersebut tak kunjung terealiasasi,” ujar Jufri.

Jufri menambahkan, masyarakat melalui IKBAL akan terus memperjuangkan haknya.  “Mudah-mudahan secepatnya ada realisasi dari pusat untuk hak kami ini,” katanya.[] (idg)

Baca juga: