BANDA ACEH – Penentuan Ir. TA Khalid selaku calon Wakil Gubernur Aceh untuk mendampingi H Muzakir Manaf di Pilkada 2017 ditengarai memiliki sejumlah plus minus untuk Partai Aceh, terutama Koalisi Aceh Bermartabat (KAB). Hal ini diakui oleh Koordinator KAB, Wien Rimba Raya, menjawab pertanyaan portalsatu.com, Kamis, 16 Juni 2016 dini hari.
“Sesuai dinamika plus minus jelas ada, tapi secara politik respon positif,” ujar Wien Rimba Raya.
Dia mengatakan persoalan keputusan menunjuk TA Khalid sebagai wakil merupakan sepenuhnya hak Mualem–sapaan akrab H Muzakir Manaf–sesuai keputusan rapat-rapat internal Partai Aceh. Begitu juga dengan partai nasional di KAB yang sepakat dalam berbagai pertemuan di Koalisi Aceh Bermartabat. “Yang jelas keputusan Mualem menyangkut wakil itu sudah final. Menurut Mualem beliau sudah menyiapkan jauh hari sebelumnya, jadi apapun yang terjadi, itu keputusan wakil sudah final,” katanya.
Wien juga menyikapi kekhawatiran beberapa pihak mengenai bakal hengkangnya sejumlah partai nasional yang bakal berpaling dari KAB, karena tidak puas dengan keputusan tersebut. Dia berharap parnas tetap komitmen dengan keputusan yang telah disepakati bersama beberapa waktu lalu. “Jangan di depan lain berucap di belakang ingkar. Namun kita masih optimis parnas akan bersama Mualem,” katanya.
Dia turut memahami bahwa otoritas partai nasional ada di Jakarta, sementara di daerah hanya perpanjangan tangan saja. Hal tersebut terlihat dengan keputusan penentuan calon gubernur, bupati dan walikota yang sepenuhnya diputuskan Jakarta.
“Daerah tak berani bersikap. Namun tidak semua begitu, ada beberapa parnas DPW-nya bersikap tegas mengambil keputusan demi kebersamaan dan kepentingan Aceh,” katanya.
Dia mengatakan niat Mualem cukup tulus merangkul semua pihak. Padahal menurutnya kekuatan Partai Aceh secara hitungan apapun juga masih sangat kuat. Namun Wien mengatakan bila ada Parnas yang tidak setia dengan kebersamaan ini, tentu Mualem juga tidak memaksa.
“Biar rakyat Aceh tahu bagaimana sebenarnya misi parnas di Aceh, apakah mereka berfikir untuk merebut kekuasaan belaka atau membawa dan membangun Aceh secara bersama,” ujarnya.
Namun dia mengaku secara otomatis KAB akan mengkaji ulang semua komitmen yang telah berjalan selama ini jikapun ada partai nasional yang kemudian keluar dari kesepakatan, baik di parlemen maupun rencana koalisi di kabupaten/kota menyangkut bupati dan walikota di daerah.
Pun begitu, Wien mengatakan masih berkomunikasi sampai saat ini dengan beberapa pimpinan partai nasional yang diduga mulai bimbang tersebut. “Komunikasi berjalan terus dan selalu kita konfirmasi kepada pimpinan parpol setiap ada berita yang berseberangan,” katanya.[] (bna)