BOGOR – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada pimpinan kementerian dan lembaga pemerintahan bahwa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) saja tidak cukup. “Harus benar-benar dipastikan bahwa tidak ada satu rupiah pun uang rakyat dalam APBN yang dikorupsi. Ini perlu digarisbawahi,” tegasnya.
Dikutip dari setkab.go.id, Presiden Jokowi menyebutkan, perolehan opini WTP bukanlah sebuah prestasi, tapi memang kewajiban dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kita justru harus semakin terpacu supaya tahun ini, supaya tahun depan, supaya tahun-tahun berikutnya pemerintah pusat terus mendapatkan status opini WTP, dan itu harus menjadi suatu standar. Sekali lagi, itu harus menjadi sebuah standar bagi kita semuanya,” kata Presiden Jokowi saat menerima pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di Ruang Garuda Istana Kepresidenan Bogor, Selasa, 5 Desember 2017, pagi.
Untuk itu, Presiden mendorong agar dimaksimalkan penggunaan teknologi informasi dari hulu hingga hilir. Ia mengaku sudah memerintahkan, mulai dari e-planning, e-budgeting, e-procurement. “Perpresnya sedang disiapkan. Sehingga kita tidak perlu merasa ragu, aturannya nanti jadi semakin jelas,” ujar Jokowi.
Jokowi meyakini, kalau sistem ini berjalan, semuanya akan menjadi lebih transparan, mudah dipertanggungjawabkan, dan tidak ada ruang untuk bermain-main dengan APBN.[]
