SUBULUSSALAM – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Kota Subulussalam meminta Kepolisian Daerah Aceh untuk menurunkan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) untuk mengungkap kasus yang diduga terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam.
“Kami harap Tim Saber Pungli Polda Aceh bisa turun untuk menindaklanjuti keluhan para guru tersebut, harus segera diproses dan ditindak pelakunya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” kata Ketua YARA Edi Sahputra dalam siaran pers diterima portalsatu.com, Sabtu, 31 Desember 2016.
Menurutnya, keluhan para guru PNS tentang adanya dugaan pungli di Dinas Pendidikan Kota Subulussalam harus segera ditindaklanjuti pihak berwajib. Apalagi, kata Edi, isu pungli ini sudah menjadi rahasia umum. Ia menduga kepala dinas terkait sudah mengetahui persoalan itu.
“Info dan isu pungli di Dinas Pendidikan Subulussalam sudah menjadi rahasia umum, bahkan saya yakin kalau pak kadis mengetahui hal itu. Kami saja di luar dengar kok desas desus itu, budaya pungli sudah mengakar lama di Dinas Pendidikan Kota Subulussalam,” kata Edi dalam siaran peras yang dikirim via BlackberryMessenger.
Edi melanjutkan, sebelumnya kasus ini belum terkuat ke publik lantaran “terbungkus dengan rapi tanpa meninggalkan jejak”, sehingga berujung pada aksi guru PNS kemarin menuntut kasus dugaan pungli di Dinas Pendidikan Subulussalam segera diusut tuntas.
“Aksi unjuk rasa para guru kemarin mengungkap tabir gelap di tubuh Dinas Pendidikan Kota Subulussalam itu. Kami apresiasi keberanian para guru untuk menyampaikan hal ini, tidak perlu takut pak guru, karena kami yakin pak wali kota juga pasti komitmen menyukseskan program pemerintah sapu bersih pungli,” ungkap Edi.
Terhadap dugaan banyak kasus yang terjadi di lingkungan dinas tersebut, YARA Subulussalam meminta Wali Kota H. Merah Sakti, S.H., segera mencopot Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Irwan Yasin lantaran dinilai tidak mampu menjalankan tugas dengan baik.
“Kami juga berharap pak wali kota segera mencopot Kadis Pendidikan Subulussalam, karena lamban dan buruknya kinerja di Dinas Pendidikan Kota Subulussalam. Saya kira gelombang aksi kekecewaan dari mahasiswa sampai aksi unjuk rasa para guru PNS pertama kali di Negeri Sada Kata ini sudah cukup membuktikan kelemahan kadis tersebut,” ungkap Edi.[]
