BerandaNewsZikir dan Penguasa di Aceh

Zikir dan Penguasa di Aceh

Populer

BANDA ACEH – “Aceh 2018: Makin Gelap dan Sempit?”, Catatan Akhir Tahun 2018 “Poros Darussalam” berisi  kumpulan tulisan intelektual Aceh. Dari sejumlah tulisan yang mengkritisi Aceh kekinian, salah satunya adalah tulisan Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M.Ag.

Dalam tulisan berjudul 'Sponsoring Spiritual: Mutualisme Politik Pemerintah dengan Majelis Zikir di Aceh',  ia menyorot maraknya majelis zikir. Diduga ada yang “sekongkol” dengan kekuasaan demi hal-hal yang tidak linier dengan tujuan zikir untuk mensucikan hati.

Sehat Ihsan Shadiqin menilai, dalam praktiknya majelis zikir sama sekali tidak berjalan sendiri sebagai sebuah organisasi independen. Dalam beragam aktivitas mereka melibatkan pemerintah atau pihak sponsor lainnya dan sebaliknya. Di sini muncul hubungan timbali balik yang saling memberikan manfaat antara majelis zikir dan pemerintah/sponsor dalam mencapai tujuan mereka masing-masing. Majelis zikir memiliki tujuan religius yakni mensucikan jiwa dan menjadikan hati lebih tenang dalam hidup. Sementara pemerintah (baca: politisi) menginginkan pencitraan positif tentang pemerintahannya. Mengingat pertumbuhan majelis zikir yang masif, maka mereka memberikan dukungan penuh kepada majelis ini untuk menuai kekaguman akan keberpihakan pada agama dari umat dan warga di wilayahnya.

“Dua kepentingan itu bertemu pada even zikir yang bersponsor (sponsored zikr) yang dilaksanakan di lapangan, halaman perkantoran, gedung pemerintahan, dan lain sebagainya. Di sana pemerintah/sponsor mengumumkan kepada masyarakat untuk menghadiri majelis dimaksud dan mewajibkan aparaturnya untuk hadir dan mengikuti zikir tersebut. Bukan hanya pimpinan politik saja, kantor kepolisian, kantor dinas, perguruan tinggi, perusahaan, partai politik juga kerap mensponsori pelaksanaan zikir,” tulis Ketua Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry itu.

Bahkan beberapa satuan pemerintah di Aceh menganggarkan dana khusus untuk pelaksanaan zikir. Pemerintah Aceh Barat Daya dan Aceh Barat misalnya menabalkan diri sebagai Kota Tauhid Tasawuf, merujuk pada Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf pimpinan Abuya Amran Wali yang mempopulerkan Majelis Zikir Rateb Siribe. 

Demikian juga Pemerintah Kota Banda Aceh, akan membangun lapangan zikir yang dapat menampung lebih 20 ribu jemaah di sekitar Ulee Lheu, dan memasukkanya dalam rencana pengembangan pariwisata kota Banda Aceh.

Sponsoring yang dilakukan pemerintahan kepada majelis zikir tentu saja sangat jauh dari tujuan utama zikir, yakni mendekatkan diri kepada Allah, melembutkan hati, dan membersihkan jiwa dari ketergantungan pada keinginan berlebihan pada dunia materi,” kata penulis buku Tasawuf Aceh ini.

Menurut dia, pemerintah dan politikus hanya ingin membangun citra keberpihakan pada pengembangan agama. “Menurut hemat penulis, ada dua target yang diinginkan dari siasat ini: mengamankan dan memastikan dukungan konstituen dalam pemilihan kepala daerah, dan menutupi kebrobrokan pemerintahan dalam aspek lain yang sebenarnya sangat substansial, seperti perbaikan pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan rakyat, penyediaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur,” tulis pegiat tasawuf ini.

Oleh karena itu, ia memandang di satu sisi kebangkitan majelis zikir adalah sebuah bentuk dari aktualisasi dimensi spiritual beragama yang tidak terpenuhi dalam ruang formalisasi Syariat Islam yang sangat “qanunistik.” Hal ini juga terjadi di berbagai daerah lain di Indonesia dan bahkan dunia dengan beragam modelnya. Ini merupakan alternatif bagi kalangan yang mendambakan kehidupan agama yang seiring dengan modernitas, perubahan zaman, dan kedamaian dalam kehidupan yang heterogen dan plural dalam berbagai hal.

“Sayangnya, di sisi lain, dukungan dana, fasilitas, akomodasi yang berlebihan yang diberikan pemerintah/sponsor menjadikan kebangkitan ini menjadi sangat politis dan kehilangan ruh utamanya,” tulis Sehat Ihsan Shadiqin.

Dia menyebutkan, gerakan zikir lebih banyak dipandang sebagai event politisi menggalang dukungan atau pemerintah menggalang simpati dibandingkan zikir itu sendiri. Hal ini menjadikan dukungan pada eveneven itu semakin lama semakin berkurang. 

“Kalau model ini terus berlanjut, maka di masa depan majelis zikir di Aceh akan menjadi sekadar ruang pamer pseudo-spiritual dan menjadi bagian dari fenomena islamisme yang marak belakangan ini. Sementara mereka yang berharap menemukan “Tuhan” dalam majelis zikir, harus mencari jalan lain, atau menunggu kebangkitan majelis zikir gelombang kedua yang datang entah kapan,” tulis dosen UIN Ar-Raniry itu.[]

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terkait

Berita lainya