ACEH UTARA – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, meninjau langsung Gampong Geudumbak, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, Selasa, 30 Desember 2025, setelah agenda kunjungan sehari sebelumnya tertunda akibat kesibukan nasional yang mendesak.
Sebulan lebih pascabanjir bandang, jejak kehancuran masih membekas. Dinding rumah warga dipenuhi lumpur yang mengering, sementara batang-batang kayu besar menumpuk di badan sungai yang berubah fungsi menjadi jalur amukan air. Warga menyebut malam itu banjir datang tanpa peringatan, menyeret apa saja yang dilaluinya.
Didampingi Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil, jajaran BNPB, dan unsur Forkopimda, Mendagri Tito menyusuri titik-titik paling terdampak. Sejumlah warga memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan keluhan langsung mengenai rusaknya rumah, sawah yang gagal tanam, hingga akses jalan terputus.
Tito enyatakan banjir Aceh Utara tergolong ekstrem. Ketinggian air, menurutnya, bahkan mencapai atap rumah warga. Tak hanya permukiman yang rusak, jaringan irigasi pertanian pun lumpuh, memperparah kerentanan ekonomi masyarakat pascabencana.
Menanggapi banyaknya kayu besar yang terbawa arus banjir, Mendagri meminta semua pihak tidak berspekulasi. Tito menegaskan penilaian harus didasarkan pada data lapangan yang objektif, mengingat kekuatan arus banjir bandang mampu mencabut pohon-pohon besar sekaligus akarnya.
Pemerintah pusat, kata Tito, berkomitmen memastikan negara hadir bagi warga terdampak. BNPB telah menyalurkan bantuan darurat dan menyiapkan tenda pengungsian, sembari mendorong percepatan pemulihan di wilayah terdampak.
Tenaga Ahli BNPB, Brigjen TNI Asep Dedi Darmadi, menyampaikan pembangunan hunian sementara akan segera direalisasikan. Pendataan kerusakan rumah warga telah dilakukan sebagai dasar penyaluran bantuan lanjutan.
Bupati Ismail A. Jalil atau Ayahwa mengingatkan dampak lanjutan yang tidak kalah serius: Ancaman krisis pangan. Kerusakan Bendungan Daerah Irigasi Jambo Aye yang menjadi sumber pengairan utama bagi 10 kecamatan di Aceh Utara dan Aceh Timur dinilai dapat memicu kegagalan panen massal jika tak segera diperbaiki.
Saat ini, kata Ayahwa, sekitar 14 ribu hektare sawah dilaporkan terendam. Petani terancam kehilangan musim tanam, sementara ketergantungan pada bantuan pemerintah kian meningkat.
“Banjir bandang juga merusak infrastruktur vital. Sejumlah jalan dan jembatan mengalami kerusakan, memutus akses antarwilayah dan menghambat distribusi logistik serta aktivitas ekonomi warga,” kata Ayahwa.
Kunjungan Mendagri di Aceh Utara menjadi ujian komitmen negara apakah kehadiran itu hanya sekadar melihat, atau benar-benar menjadi awal pemulihan yang menyentuh kebutuhan paling mendasar masyarakat terdampak.[]
