Pada 17 Februari 2001, Public Information Unit (PIU) Henry Dunant Centre (HDC) di Banda Aceh mengumumkam susunan keamanan baru dan konsultasi demokrasi yang disetujui untuk Aceh. Susanan baru itu merupakan hasil kesepakatan dari pertemuan dialog politik Dewan Bersama RI dan GAM di Swiss pada 15 dan 16 Februari 2001.
Dewan Bersama mencatat bahwa selama satu bulan masa moratorium jumlah insiden kekerasan di Aceh mulai berkurang, dari 259 kasus pada bulan sebelumnya, turun menjadi 58 kasus. Dewan Bersama merasa termotivasi oleh pertemuan pertama para komandan lapangan dari kedua belah di Banda Aceh pada 9 dan 10 Februari 2001.
Pertemuan tersebut menghasilkan persetujuan yang lengkap dan praktis untuk mengurangi kekerasan antara kedua belah pihak. Pertemuan itu juga berhasil membentuk jalur komunikasi langsung pada tingkat operasi paling tinggi untuk menghindari insiden-insiden kekerasan.
Baca Juga: Sejarah Pembentukan Dewan Perjuangan Daerah Aceh.
Moratorium yang berakhir pada 15 Februari 2001 diganti dengan susunan-susunan keamanan baru untuk mengurangi tingkat kekerasan lebih lanjut. Susunan keamanan baru tersebut berlaku tanpa batas, tapi tetap dievaluasi secara berkala.
Dewan Bersama juga setuju untuk mengorganisir serangkaian konsultasi-konsultasi awal (informan) bagi proses konsultasi-konsultasi politik dan demokrasi yang lebih luas di Aceh dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.
Lebih jelas tentang hal tersebut bisa dibaca dalam buku Proses Damai Aceh Model Resolusi Konflik Indonesia. Buku yang ditulis oleh Boy Abdaz dan Iskandar Norman ini diterbitkan di Banda Aceh oleh Yayasan Transisi. Boy Abdaz sendiri merupakan pelaku yang terlibat lansung dalam PIU HDC ketika proses pondasi untuk perdamaian Aceh dibentuk.[]
Baca Juga: Kisah Pertama Kali Komandan GAM dan Komandan TNI Bertemu Satu Meja.
