BANDA ACEH – Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat, Zakaria M. Yacob akrab disapa Bang Jack Libya, menghadiri peringatan 20 tahun Damai Aceh yang digelar Badan Reintegrasi Aceh (BRA) di Hotel Hermes, Banda Aceh, Kamis, 14 Agustus 2025.
Peringatan ini menjadi momentum refleksi bersama seluruh pihak yang terlibat dalam proses perdamaian Aceh, sekaligus mengingatkan kembali betapa mahalnya harga yang telah dibayar untuk mencapai kesepakatan damai.
Dalam mengenang masa-masa kelam konflik bersenjata yang melanda Aceh selama lebih dari tiga decade, Bang Jack menegaskan perdamaian yang lahir dari Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki bukan sekadar catatan sejarah, melainkan amanah besar yang lahir dari darah, air mata, dan pengorbanan rakyat Aceh.
“Kita pernah merasakan gelapnya masa perang. Banyak nyawa melayang, banyak keluarga yang hancur. Damai ini adalah amanah rakyat, jadi kita tidak boleh lengah. MoU Helsinki adalah janji yang harus kita wujudkan sepenuhnya,” ungkapnya penuh makna.
Bang Jack menyoroti bahwa MoU Helsinki memuat butir-butir kesepakatan yang sangat penting dan wajib direalisasikan secara penuh oleh kedua belah pihak.
Dia mengingatkan bahwa Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah menunaikan komitmennya dengan melucuti seluruh persenjataan. Sementara di pihak pemerintah pusat masih ada sejumlah poin yang belum sepenuhnya terealisasi.
Tantangan kesenjangan kesejahteraan
Sementara itu, peringatan 20 tahun Damai Aceh yang digelar BRA mengusung tema “International Discussion and Commemoration: 20 Years of the Helsinki MoU – Successes and Challenges”.
Para peserta tidak hanya merayakan keberhasilan dua dekade perdamaian, tetapi juga membedah berbagai tantangan yang masih membayangi. Di antaranya, kesenjangan kesejahteraan yang dirasakan mantan kombatan, korban konflik, dan masyarakat Aceh secara umum.
Sejumlah tokoh penting turut hadir dalam acara itu. Di antaranya, Minna Kukkonen Kalender dari Crisis Management Initiative (CMI), lembaga internasional yang memediasi proses perundingan damai di Helsinki. Kehadiran para tokoh ini menjadi bukti perdamaian Aceh masih menjadi perhatian dunia internasional.
Rangkaian diskusi dibagi ke dalam dua sesi utama. Panel I dimoderatori Dr. Sofyan A. Djalil dengan menghadirkan pembicara seperti Mr. Peter Feith (mantan Kepala Misi Monitoring Aceh), Duta Besar Belanda, Duta Besar Uni Eropa untuk Asia, Juha Christensen (pendiri Asian Peace and Reconciliation Council), Prof. Jacques Bertrand, Teuku Kamaruzzaman, serta Rektor Universitas Syiah Kuala.
Sementara Panel II yang dipandu Dr. Fachry Aly, menghadirkan pembicara antara lain Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Dr. Scott Guggenheim dari Universitas Georgetown, Alanna L. Simpson dari Bank Dunia, Tgk Amni Bin Ahmad Marzuki, Rektor UIN Ar-Raniry, dan Chalida Tajaroensuk dari People’s Empowerment Foundation Thailand.
Bang Jack menegaskan bahwa forum semacam ini harus menjadi wadah evaluasi yang jujur, transparan, dan menyeluruh, sehingga seluruh butir MoU yang masih tertunda dapat segera dituntaskan. “Dua puluh tahun adalah waktu yang panjang. Jangan biarkan ada poin yang dilupakan. Aceh tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri tanpa dukungan penuh dari pemerintah pusat,” tegasnya.
Dia menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh elemen masyarakat, partai politik lokal, lembaga negara, dan komunitas internasional untuk bersama-sama mengawal implementasi MoU Helsinki hingga seluruh janji perdamaian terwujud.
“Damai ini harus menghadirkan keadilan dan kesejahteraan yang merata. Jika tidak, semangat perdamaian yang telah kita rawat selama dua dekade akan kehilangan maknanya,” pungkas Bang Jack.[]
