JAKARTA – Tokoh masyarakat sipil Aceh, Ahmad Humam Hamid menegaskan meskipun Perjanjian Helsinki 2005 berhasil mengakhiri perang, pekerjaan untuk memenangkan damai masih jauh dari selesai.
Humam Hamid menyampaikan itu dalam pidatonya di acara peringatan 20 tahun Perdamaian Aceh yang diselenggarakan ERIA School of Government di Jakarta, Kamis, 14 Agustus 2025.
Diketahui, Humam Hamid telah lama terlibat dalam advokasi HAM dan perdamaian pada masa konflik Aceh serta sangat aktif dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascatsunami.
Humam mengawali pidato dengan penghormatan kepada ERIA yang, menurutnya, “Telah mengabadikan memori publik di tengah kompleksitas nasional, regional, dan global.”
‘Kebijaksanaan untuk berhenti’
Dia kemudian mengungkapkan pengalaman pribadinya yang unik—hidup melewati dua bencana besar sekaligus: konflik bersenjata yang berlangsung selama puluhan tahun dan tsunami 2004 yang memporakporandakan Aceh.
“Perjanjian Helsinki lahir bukan dari euforia kemenangan, melainkan dari kebijaksanaan untuk berhenti,” ujar Humam.
Peran Kunci SBY-JK
Dia menekankan keberhasilan mencapai kesepakatan damai tidak bisa dilepaskan dari peran kunci Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang mendorong proses negosiasi, membangun kepercayaan, serta memberi mandat penuh kepada tim perunding.
Humam juga menyebut peran Martti Ahtisaari, Hamid Awaluddin, dan Malik Mahmud sebagai jembatan penting yang menuntun pada tercapainya perjanjian. Dengan landasan kebijakan yang telah diletakkan oleh Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri.
‘Damai di Aceh belum menang’
Sosiolog Universitas Syiah Kuala (USK) ini juga menyoroti bahwa selama 18 tahun terakhir, Aceh telah menerima lebih dari Rp100 triliun dana otonomi khusus. Ditambah pendapatan dari sektor migas dan berbagai transfer fiskal lainnya, menjadikan Aceh salah satu provinsi dengan kapasitas fiskal terbesar di Indonesia.
Namun, dia mengingatkan angka tersebut belum sepenuhnya terkonversi menjadi kesejahteraan yang merata.
“Jika damai diukur dari rendahnya angka kemiskinan, dari layanan kesehatan yang layak, dari gizi anak yang terbebas dari stunting, dan dari tata kelola yang bersih—maka damai di Aceh belum menang,” tegas Humam.
Mengakhiri pidatonya, Humam menyerukan agar para pemimpin Aceh memandang pemerintahan pascakonflik bukan sebagai kelanjutan perang dengan cara lain, melainkan sebagai kesempatan untuk melayani rakyat.
“Dua puluh tahun lalu dunia membantu Aceh mengakhiri perang. Dua puluh tahun mendatang, sejarah akan mengukur apakah hadiah itu benar-benar menjadi milik rakyatnya,” pungkas Humam Hamid.
Tentang ERIA School of Government
ERIA School of Government adalah lembaga yang berfokus pada pengembangan kebijakan publik di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, dengan misi membangun kapasitas kepemimpinan berbasis riset, dialog, dan kolaborasi internasional.[]
