Resolusi itu dikeluarkan terkait maraknya propaganda Belanda di radio yang menyatakan bahwa keberadaan kaum minoritas etnis Tionghoa di Aceh berada dalam ancaman, karena itu Belanda melalui Sekutu/NICA ingin masuk kembali ke Aceh untuk melalukan pengamanan.
Sebelumnya sikap Sikap etnis Tionghoa pecah soal perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia di Aceh. Ada yang netral, ada yang mendukung perjuangan kemerdekaan, ada juga yang menjadi milisi bersenjata Sekutu melawan kelompok pejuang kemerdekaan. Perbedaan sikap dan pandangan etnis Tionghoa ini bukan hanya terjadi Aceh tapi juga hampir dis eluruh daerah di Indonesia, terutama di Batavia (Jakarta).
Dua tahun sebelumnya, yakni pada 13 Oktober 1945, para pemuda etnis Tionghoa dari Seutui, Peunayong dan daerah sekitar, berkumpul kemudian berkonvoi ke Ulee Lheu untuk menyambut masuknya Sekutu dan tentara Koumintang dari Cina.
Sepanjang jalan mereka mengolok-ngolok pejuang kemerdekaan dengan spanduk dan poster provokatif, “Tentara kami akan mendarat di sini, mereka prajurit-prajurit pilihan.” Pemuda Cina sangat mendukung masuknya Sekutu ke Aceh setelah Jepang kalah.
Sebaliknya, rakyat Aceh tidak menginginkan hal tersebut. Ribuan rakyat Aceh membuat pertahanan di sepanjang pantai. Dan sampai beberapa hari kemudian tentara Koumintang dari Cina yang disebut-sebut akan masuk Aceh bersama tentara Sekutu tidak pernah tampak batang hidungnya. Sejak itu sentimen anti Cina di Aceh mulai bangkit.
Namun sentiment itu kemudian dapat diredam oleh Resdien Aceh, apa lagi setelah Sekutu yang diharap-harapkan kelompok anti kemerdekaan tidak kunjung masuk ke Aceh. Meredamnya sentiment anti Cina di Aceh kemudian pedagang Cina bisa berbisnis dengan baik. Malah pada 3 Februari 1946, para pedagang etnis Tionghoa membuat perkumpulan Hua Chiau Chung Hui (Gabungan Perkumpulan Tionghoa Perantauan) di Banda Aceh.
Perkumpulan ini diketuai oleh Liong Jaw Hiong, saat peresmian di dinding kantor perkumpulan ini dipasang foto pemimpin Cina Dr Sun Yat Send an Chiang Kai Shek berdampingan dengan foto presiden Soekarno. Kemudian pada 26 Desember 1946, Liong Yaw Hiong selaku pemimpin etnis Tionghoa seluruh Aceh kembali menegaskan keberpihakan mereka kepada perjuangan bangsa Indonesia, dalam rapat akbar bangsa asing (etnis minoritas) di Banda Aceh.
Lebih jelas tentang itu bisa dibaca dalam buku Batu Karang di Tengah Lautan, Modal Perjuangan Kemerdekaan, dan buku Sekali Republiken Tetap Republiken. Ketiga buku ini dalam bagian-bagian tertentu juga membahas tentang keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia pada masa perjuangan. Ketiga buku tersebut ditulis oleh pelaku sejarah perjuangan kemerdekaan di Aceh, Teuku Alibasjah Talsya.[**]
