Larangan tersebut diberlakukan untuk mencegah barang dari Aceh keluar ke daerah lain, agar barang-barang kebutuhan masyarakat terpenuhi, terutama barang-barang konsumsi dan sembilan bahan pokok (Sembako). Maklumat itu juga untuk menjamin stok barang kebutuhan masyarakat, serta mencegah terjadinya kelangkaan yang bisa menyebabkan kenaikan harga.
Sebagaimana ditulis oleh Teuku Alibajah Talsya dalam buku Aceh Daerah Modal, Dalam maklumat itu Residen Aceh, Teuku Nyak Arief menegaskan bahwa:
Berhubung dengan keadaan ekonomi daerah Aceh akan diurus dengan baik, maka kita sudah mengambil ketetapan sebagai berikut:
a. Segala rupa barang-barang makanan dan hewan untuk sementara waktu tidak boleh dikeluarkan dari daerah Aceh ke lain daerah atau ke luar negeri (Sabang, Malaya).
b. Akan tetapi diizinkan membawa dari satu wilayah ke lain wilayah dalam daerah Aceh dengan tiada perlu memakai surat izin.
Barang siapa melanggar peraturan tersebut dibagian (a) akan dijatuhkan hukuman sebagaimana tersebut dalam peraturan pengeluaran barang hasil bumi daerah Aceh.
Dilarangnya membawa barang, makanan dan berbagai komiditi dari Aceh ke Sabang juga bagian dari upaya Residen Aceh untuk mengembargo NICA yang sudah bercokol di Sabang sejak 25 Agustus 1945, setelah Sekutu melucuti 10.000 tentara Jepang dan mengambilalih kekuasaan atas Sabang.
NICA atau Nederlandsch Indië Civiele Administratie atau Netherlands-Indies Civiele Administration merupakan organisasi semi niliter yang dibentuk pada 3 April 1944 yang bertugas untuk mengembalikan peemrintahan sipil dan hukum pemerintah Kolonial Belanda di daerah-daerah bekas kolonial yang pernah direbut Jepang.
Belanda melalui Sekutu/NICA ingin kembali masuk ke Aceh, tapi selalu gagal. Aceh satu-satunya daerah di Indonesia yang tidak bisa dimasuki oleh Sekutu/NICA pada agresi militer kedua, karena itu pula Presiden Soekarno menjuluki Aceh sebagai daerah modal Republik Indonesia, setelah ibu kota Yogjakarta dan seluruh wilayah Indonesia lainnya dikuasi kembali oleh Belanda melalui Sekutu/NICA.[**]
