Senin, Juni 24, 2024

Dosen UBBG Lulus Seleksi...

BANDA ACEH - Tidak hanya mahasiswa, dosen UBBG juga berprestasi. Adakah Dr. Zahraini,...

34 Tim Futsal Berlaga...

SIGLI – Sebanyak 34 tim se-Aceh berlaga untuk memperebutkan gelar juara Piala Ketua...

All New Honda BeAT...

BANDA ACEH - Sehubungan dengan peluncuran All New Honda BeAT series terbaru oleh...

Kapolri Luncurkan Digitalisasi Perizinan...

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo meluncurkan sistem online single...
BerandaNewsAceh Harus Dibangun...

Aceh Harus Dibangun Berlandaskan Sejarah dan Menjaga Situs Budaya

BANDA ACEH – Konsultasi publik II yang digelar pada Jum'at 28 September 2018 oleh Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  (PUPR), terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) mengundang banyak respons dari berbagai aktivis adat, sejarah, dan kebudayaan.

Ketua Peubeudoh Sejarah Adat Budaya Aceh (Peusaba) Aceh Mawardi Usman ikut hadir dalam acara itu. Saat konsultasi berlangsung ia menyampaikan harapannya pada Pemko supaya Banda Aceh dibangun berlandaskan sejarah dan menjaga situs budaya. 

“Pemerintah dan Rakyat Aceh harus mengerti bahwa tamu luar datang ke Banda Aceh untuk melihat peninggalan Aceh di masa lalu. Wisatawan adalah aset penting untuk kemajuan Banda Aceh,” katanya. 

Melihat Taman Sari yang dahulu menjadi tempat permainan Sultan dan Putri masa lalu kini sudah penuh bangunan, hadir dengan pemandangan berbeda dari fungsi, dan fakta sejarah.

“Taman Aceh dulu dikenal dunia hampir semua pohon dan bunga-bungaan di seluruh dunia ada di situ, dan saya mengharapkan agar bangunan di taman sari diratakan dan benar-benar jadi taman,” kata Mawardi.

Pada Konsultasi Publik II itu Mawardi Usman sempat mempertanyakan juga kenapa Ruang Terbuka Hijau di kawasan Gampong Pande dan Gampong Jawa sebagai awal mula Islam di Banda Aceh menjadi kawasan IPAL.”Makanya ke depan hal ini jangan terjadi lagi atau akan menimbulkan kemarahan seluruh rakyat Aceh”. 

Berdasarkan alasan itu Peusaba mengharapkan pemerintah benar-benar serius dan ikhlas dalam melindungi sejarah Aceh. “Sudah cukup Belanda dan Jepang menghancurkan kebesaran sejarah Aceh. Janganlah kita menghancurkan makam peninggalan sejarah sebagai bukti sejarah. Jika tetap dilakukan maka tunggulah nasib kita seperti kaum Rohingya yang tanpa negeri dibuang ke tengah laut lepas tanpa bangsa tanpa negeri,” kata Mawardi.

“Kami juga ingin apa yang dibangun dan direncanakan itu harus banyak memasukkan lokal wisdom atau kearifan lokal Aceh di dalam rancangan apa saja atau pembangunan apa saja. Dan kami berharap kepada pimpinan kota maupun kecamatan dan gampong yang di Banda Aceh agar benar benar menjaga kearifan lokal itu,” katanya.[]

Baca juga: