Jumat, Juli 19, 2024

Ini Kata Camat Tanah...

ACEH UTARA - Pemerintah sedang melakukan pendataan bangunan yang rusak akibat diterjang badai...

JPU Tuntut Lima Terdakwa...

BANDA ACEH - Jaksa Penuntut Umum menuntut empat terdakwa perkara dugaan korupsi pada...

Abu Razak Temui Kapolda,...

BANDA ACEH – Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh H. Kamaruddin...

Diterjang Badai, Lapak Pedagang...

ACEH UTARA - Banyak lapak pedagang dan warung di sepanjang jalan Simpang Rangkaya,...
BerandaNewsAceh Utara Setujui...

Aceh Utara Setujui Raqan APBK 2019 Rp2,52 Triliun

ACEH UTARA – DPRK Aceh Utara menggelar rapat paripurna pengambilan keputusan persetujuan Rancangan Qanun tentang APBK (RAPBK) tahun 2019 dengan total belanja Rp2,52 triliun lebih, di gedung dewan setempat, Rabu, 28 November 2018, sekitar pukul 20.30 WIB.

Rapat paripurna itu dipimpin Wakil Ketua III DPRK Aceh Utara, H. Abdul Mutaleb alias Taliban, didampingi Wakil Ketua II DPRK Aceh, Zubir HT., dihadiri Wakil Bupati Aceh Utara, Fauzi Yusuf, Sekda Aceh Utara, para Asisten, Staf Ahli, Camat, dan Kepala SKPK.

Keputusan persetujuan RAPBK tahun 2019 tersebut dilakukan dalam rapat paripurna ke-5 masa persidangan III DPRK Aceh Utara tahun 2018, diawali penyampaian laporan gabungan komisi dan pendapat akhir fraksi-fraksi.

Laporan Gabungan Komisi I, II, III, IV dan V DPRK Aceh Utara dibacakan, Fauzi alias Cempala. Dia menyebutkan, pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan, berdasarkan Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolaan Keuangan Daerah derta Perubahannya. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

“Dalam laporan gabungan komisi ini bahwa terjadinya perubahan pada pendapatan dan belanja, dikarenakan adanya penambahan pada tiga dinas (SKPK) yaitu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia (RSUCM), dana BOS di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan zakat dari Baitul Mal,” kata Fauzi.

Adapun Rancangan Qanun APBK Aceh Utara tahun 2019 yang disetujui itu yakni pendapatan Rp2.482.478.878.040, belanja Rp2.528.841.121.993, sehingga defisit Rp46.362.243.953, ditutup dengan penerimaan pembiayaan daerah senilai Rp46.362.243.953.

Dari hasil pembahasan, Gabungan Komisi DPRK meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK/TAPD) agar dapat menganggarkan anggaran pada kegiatan MTQ mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi serta memberi bonus kepada peserta yang berprestasi. Selain itu, lanjut Anwar Sanusi, agar mengalokasikan anggaran untuk penanganan jebolnya tanggul Sungai (Krueng) Pase yang mengakibatkan banjir di wilayah Aceh Utara seperti Kecamatan Samudera dan Syamtalira Aron.

Selanjutnya, kata Fauzi, Pemkab Aceh Utara perlu menganggarkan dana untuk pembangunan pintu inte di Cot Gapeueh, Kecamatan Nisam, perbaikan jalan Alue Putroe Manoe, Kecamatan Kuta Makmur. Juga dapat menyelesaikan persoalan jalan yang ada di lingkungan bekas ExxonMobil yang saat ini dikelola oleh PT PHE, dengan kondisi jalan sangat memprihatinkan.

“Kita juga berharap kepada Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja agar dapat mengevaluasi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Aceh Utara, tentang rekrutmen tenaga kerja agar mengutamakan putra daerah,” ujar Fauzi.

Fauzi menyebutkan, pihaknya mengharapkan kepada Bupati Aceh Utara untuk menertibkan galian C dan bila perlu dilakukan pencabutan izin bagi yang melanggar. Kata dia, Pemkab Aceh Utara melalui dinas terkait agar memprioritaskan pembangunan jalan Gampong Lhok Gajah, Krueng Baroe, Blang Tarakan, Kecamatan Sawang.

Fauzi menambahkan, pihaknya meminta TAPD supaya dianggarkan anggaran tambahan untuk pembangunan jembatan Gampong Meunasah Babah Lueng, Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara. Diharapkan pula kepada Dinas PUPR agar dapat membangun Jetti Kuala Krueng Bungkah untuk mengatasi kedangkalan muara, dan untuk mengantisipasi banjir di Kecamatan Dewantara.

Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Utara, Fauzi Yusuf, megucapkan terima kasih kepada Panitia Anggaran DPRK yang telah membahas nota keuangan dan Rancangan APBK tahun 2019, dan juga kepada TAPD yang telah menyusun dan membahas bersama dengan panitia anggaran.

“Pendapat gabungan komisi dan laporan farksi-fraksi terhadap RAPBK tahun 2019 akan kami evaluasi, pelajari dan tindaklanjuti dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan akan menjadi perhatian kami bersama SKPK terkait,” ujar Fauzi Yusuf dalam sambutannya.

Menurut Fauzi, keterbatasan anggaran dan besarnya kebutuhan belanja dalam rangka mengisi pembangunan peningkatan kualitas pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat, itu merupakan suatu permasalahan yang harus dipecahkan. Kata dia,  pihaknya menyadari bahwa kebutuhan pembangunan daerah tidak terlepas dari berbagai tuntutan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan anggaran yang cukup besar.

“Sedangkan pendapatan daerah untuk menutupi belanja sangatlah terbatas, dan memerlukan upaya-upaya untuk mencari sumber lain baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Kita berharap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara yang telah disepakati bersama menjadi suatu harapan dalam mewujudkan tuntutan dan kebutuhan masyarakat,” ujar Fauzi Yusuf akarab disapa Sidom Peng.

Untuk menindaklanjuti persetujuan bersama terjadap Rancangan Qanun tentang RAPBK tahun 2019, sesuai dengan maksud Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 111 Ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama tiga hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi. 

Untuk itu, Fauzi Yusuf meminta kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Aceh Utara, untuk segera menyesuaikan Rancangan APBK tahun 2019 sesuai dengan hasil pembahasan kedua pihak agar dapat disampaikan kepada Gubernur Aceh untuk dievaluasi.

Usai penyampaian gabungam komisi dan pendapat akhir fraksi-farksi, di mana pada prinsipnya telah dapat menerima Rancangan Qanun tentang R-APBK 2019, untuk ditetapkan menjadi Qanun Kabupaten Aceh Utara. Kemudian Wakil Ketua DPRK Aceh Utara, Zubir HT, membacakan konsep keputusan dewan tentang RAPBK 2019.

Setelah itu, pimpinan sidang Abdul Mutaleb menanyakan kepada anggota dewan dalam rapat tersebut, “Apakah Bapak/Ibu anggota dewan yang terhormat dapat menerima Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang APBK tahun 2019 tersebut, seperti yang termaktub dalam konsep keputusan dewan untuk ditetapkan menjadi Qanun Kabupaten Aceh Utara?”. Para anggota dewan pun menjawab “setuju”[]

Baca juga: