BANDA ACEH Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Serambi Mekkah, Nasir Ibrahim, menanggapi permasalahan APBA 2017 bek lagee kut pade lam redok. Menurutnya, penundaan pengesahan APBA 2017 yang sampai saat ini tidak ada kejelasan bukan karena dana aspirasi. Namun, ada ketidakjelasan yang tidak lumrah serta lepas tangannya pihak-pihak di pemerintahan.
Saya yakin bukan masalah jatah aspirasi ini, tapi bisa jadi ada yang tidak lumrah dalam penyusunan anggaran sehingga pihak legislatif lepas begitu saja dari pada nanti dia bertanggung jawab, saya yakin itu. Istilah orang Aceh, bek lagee kut pade lam redok, sehingga waktu hujan itu ya langsung brep brep brep ya sudah, tidak ada yang tanggung jawab, kita mainkan saja dengan permainan kita, kata Nasir Ibrahim, Kamis, 19 Januari 2017.
Menanggapi dampak ekonomi yang terjadi dari penundaan APBA, Nasir Ibrahim mengatakan akan sangat berdampak besar kedepannya terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh. Dia berharap agar kedua belah pihak bisa mempertimbangkan masalah ini dengan sebaik-baiknya.
Sebenarnya kalau ditunda berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi ke depan. Namun demikian, saya yakin ini kan masih ada waktu. Daripada rugi besar, bagusnya kedua belah pihak itu dengan kepala dingin menyelesaikan masalah dan apa masalah sebenarnya, kata Nasir.
Nasir Ibrahim juga mengatakan jika tidak ada solusi lain dalam menyelesaikan permasalahan APBA 2017, tidak ada salahnya diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri.
Sebenarnya tidak perlu, tetapi apabila memang tidak ada jalan lain, ya mau tidak mau dimediasi oleh Mendagri sehingga masalah ini bisa selesai dan tidak merugikan semua pihak, kata Nasir Ibrahim.
Sekarang yang menanggung beban inikan rakyat. Kalau salah di penyusunan anggaran, itu akan besar terjadi kemungkinan penyelewengan-penyelewengan anggaran, ujarnya lagi.
Nasir Ibrahim juga berharap kepada DPRA harus lebih tepat waktu kedepannya mengenai dana APBA yang selalu menjadi permasalahan setiap tahun.
Saya bukannya memihak ke DPRA, sebenarnya fungsi pengawasan kan di mereka, dan mereka pun sebenarnya inikan sudah sering berulang beberapa kali, 2015 dan 2016. Jangan berpikir kalau tahun ini juga tidak jadi, jangan juga demikian. Seharusnya di sisi lain ya di DPRA harus bisa belajar dari tahun sebelumnya tentang efektivitas waktu yang tersedia ini. Hendaknya digunakan sebaik mungkin, agar kinerja DPRA khususnya dalam pembahasan anggaran tidak selalu diwarnai dengan desakan Pergub. Sehingga rakyat yakin bahwa DPRA betul-betul memang mewakili rakyat Aceh, kata Nasir Ibrahim.[]
Laporan: Muhammad Saifullah