Jumat, Juli 26, 2024

Warga Lhoksukon Dihebohkan Penemuan...

LHOKSUKON - Masyarakat Gampong Manyang, Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara, dihebohkan penemuan mayat laki-laki...

Capella Honda Gandeng Jurnalis...

BANDA ACEH - Dalam rangka kampanye Sinergi Bagi Negeri, PT Astra Honda Motor...

Kejari Gayo Lues Eksekusi...

BLANGKEJEREN - Kejaksaan Negeri Kabupaten Gayo Lues kembali mengeksekusi uqubat cambuk terhadap delapan...

Pj Bupati Gayo Lues...

 BLANGKEJEREN - Askab PSSI Kabupaten Gayo Lues mulai mengelar pertandingan sepak bola Antar...
BerandaBerita AcehRealisasi Pendapatan Asli...

Realisasi Pendapatan Asli Aceh 2019-2023, Kapasitas Fiskal, dan Target 2024

BANDA ACEH – Realisasi Pendapatan Asli Aceh (PAA) tahun 2019-2023 melampaui target. Akan tetapi, PAA hanya menyumbang sekitar 17 hingga 28 persen terhadap total Pendapatan Aceh selama lima tahun terakhir. Rasio kemandirian daerah Aceh 2023 naik dibandingkan 2022. Namun, kapasitas fiskal daerah Provinsi Aceh masuk kategori sangat rendah, sehingga ketergantungan keuangan kepada pendapatan transfer pemerintah pusat masih amat tinggi.

Penelusuran portalsatu.com belum lama ini, target PAA tahun 2019 Rp2,58 triliun (T), realisasinya Rp2,69 T atau 104,23%. Tahun 2020 target PAA Rp2,18 T, realisasi Rp2,57 T atau 117,68%. Tahun 2021 target PAA Rp2,40 T, realisasinya Rp2,50 T atau 104,34%. Tahun 2022 target PAA Rp2,57 T, realisasinya Rp2,91 T atau 113,39%.

Data dalam Laporan Kinerja Pemerintah Aceh (LKPA) Tahun 2023, target PAA Rp2,85 T, realisasinya Rp2,98 T atau 104,70%. Tahun 2023 terjadi peningkatan penerimaan PAA Rp70,03 miliar (M) atau 2,4% dibandingkan 2022. Salah satunya melalui penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Pendapatan transfer tahun 2023 dianggarkan Rp7,51 T, realisasinya Rp7,58 T atau 100,91%. Lain-lain pendapatan yang sah Rp3,58 M, realisasinya Rp4,99 M atau 101,96%.

Total realisasi Pendapatan Aceh tahun 2023 senilai Rp10,57 T. Secara keseluruhan Pendapatan Aceh 2023 terjadi penurunan Rp3,14 T atau 22,9% dibandingkan 2022 (Rp13,71 T – Rp10,57 T). Ini disebabkan menurunnya penerimaan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dari pemerintah pusat. Sebelumnya DOKA 2% dari pagu DAU nasional sejak tahun 2008 sampai 2022 (Rp7,5 T sampai Rp8 T), selanjutnya 1% terhitung 2023 hingga 2027 (sekitar Rp4 T/tahun).

Tahun 2019-2021, kontribusi PAA terhadap total Pendapatan Aceh sebesar 17% lebih. Baru pada 2022, kontribusi PAA mencapai 21,27% dan 2023 meningkat lagi menjadi lebih 28,25%.

Sedangkan sumbangan DOKA kepada total Pendapatan Aceh 2019-2022 sebesar 53 hingga 55% lebih. Kondisi tersebut menunjukkan Pemerintah Aceh sangat tergantung pada penerimaan DOKA dalam membiayai pembangunan. Tahun 2023, sumbangan DOKA untuk Pendapatan Aceh anjlok menjadi 37,45%.

Meningkatnya kontribusi PAA terhadap Pendapatan Aceh tatkala sumbangan DOKA berkurang membuat rasio kemandirian daerah Aceh pun naik. Dalam LKPA 2023 diterbitkan pada Maret 2024, disebutkan rasio kemandirian daerah Aceh sebesar 39,38 dengan rentang interval antara 30,01-40,00% atau kategori “cukup”.

Apabila dibandingkan dengan rasio kemandirian daerah Aceh 2022 sebesar 23,73 kategori “sedang”, tahun 2023 terjadi kenaikan rasio sebesar 15,7%. Pola hubungan ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan APBA 2023, ketergantungan Pemerintah Aceh sedikit berkurang terhadap sumber dana luar/eksternal atau dana transfer pemerintah pusat yang sebelumnya masih sangat dominan.

“Untuk mengurangi ketergantungan ini, ke depan Pemerintah Aceh berupaya menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Aceh sebagai salah satu alternatif utama sumber pembiayaan pembangunan Aceh,” bunyi keterangan dalam LKPA 2023.

Dalam Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 ditetapkan pada 8 Maret 2022, juga ditegaskan meskipun secara pencapaian realisasi PAA cukup baik dari tahun ke tahun, namun pendapatan dari komponen PAA harus terus dapat ditingkatkan. “Pemerintah Aceh harus memberikan upaya optimal dalam peningkatan PAA menuju kemandirian fiskal untuk membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Aceh”.

Data dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, ditetapkan pada 31 Agustus 2023, rasio Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Provinsi Aceh 1,049 dengan kategori KFD “sangat rendah”.

KFD adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Peta Kapasitas Fiskal Daerah ialah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio KFD.

Sementara itu, dalam APBA tahun 2024, Pendapatan Aceh direncanakan Rp11,02 T terdiri dari PAA Rp3,01 T, pendapatan transfer pemerintah pusat Rp8,00 T (dari Dana Perimbangan: DBH, DAU dan DAK Rp3,72 T, DOKA Rp4,27 T, dan Insentif Fiskal Rp7,20 M), dan lain-lain pendapatan Aceh yang sah hanya Rp1,96 M.

Rincian PAA 2024, pajak Aceh ditargetkan Rp1,92 T, retribusi Aceh Rp14,22 M, hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang dipisahkan Rp257,74 M, dan lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang sah Rp814,19 M.

Jika realisasi PAA 2024 mencapai target akan memberikan kontribusi terhadap total Pendapatan Aceh sebesar 27,35%. Sementara pendapatan transfer pemerintah pusat bakal menyumbang 72,63%.

Belanja Aceh dalam APBA 2024 direncanakan Rp11,44 T terdiri dari belanja operasi Rp8,47 T, belanja modal Rp1,05 T, belanja tidak terduga Rp8,59 M, dan belanja transfer (belanja bagi hasil dan bantuan keuangan) Rp1,91 T lebih.

Dengan demikian, ketergantungan Aceh kepada transfer pusat masih sangat besar. Itulah sebabnya, dalam tahun anggaran ini Pemerintah Aceh harus mampu merealisasikan PAA jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.[](nsy)

Baca juga: