Minggu, Juli 21, 2024

Tokoh Masyarakat Kota Sigli...

SIGLI - Para tokoh masyarakat dari 15 gampong dalam Kecamatan Kota Sigli menyatakan...

Tim Polres Aceh Utara...

LHOKSUKON – Kapolres Aceh Utara AKBP Nanang Indra Bakti, S.H., S.I.K., bersama jajarannya...

Pasar Malam di Tanah...

SIGLI - Kegiatan hiburan Pasar Malam yang digelar di tanah wakaf Tgk. Dianjong,...

Tutup Dashat, Kepala DPMPPKB...

ACEH UTARA – Kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) yang dilaksanakan secara serentak...
BerandaNewsAksi di Kantor...

Aksi di Kantor Bupati Aceh Utara, Ini Tuntutan Mahasiswa dan Aparatur Desa

ACEH UTARA – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Lhokseumawe bersama Aparatur Desa Aceh Utara Menggugat (ADAM) mendesak Pemerintah Aceh Utara mencabut Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahun Anggaran 2021.

Tuntutan itu disampaikan dalam aksi demo di halaman Kantor Bupati Aceh Utara, Landeng, Lhoksukon, Selasa, 9 Maret 2021. Dalam unjuk rasa tersebut, LMND dan AMAN membentang spanduk dan poster bertuliskan “Aparatur Desa Melawan”, serta “Membiarkan Kesalahan Adalah Sebuah Kejahatan”.

Selain itu, mahasiswa secara bergantian berorasi. Aksi tersebut sempat diwarnai saling dorong antara mahasiswa dan pihak keamanan hingga pendemo membakar ban bekas.

Koordinator lapangan aksi, Iswandi, mengatakan mahasiswa dan aparatur desa mendesak Bupati Aceh Utara mencabut Perbup No. 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian ADG dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021. Mereka menilai isi Perbup itu menunjukkan “ketidakpahaman Bupati Aceh Utara, karena Perbup tersebut hanya menjadikan pemerintah gampong sebagai pemerintahan semu”.

“Pemangkasan jerih aparatur desa atau Siltap (penghasilan tetap) adalah bentuk kezaliman yang dilakukan secara terstruktur dan masif oleh bupati, kolega dan para komprador di sekitar rezim yang menindas,” kata Iswandi kepada wartawan usai aksi itu.

Iswandi menyatakan mahasiswa bersama aparatur desa juga mendesak Bupati Aceh Utara mengalokasikan kembali uang untuk anak yatim-piatu secara utuh, supaya mereka dapat menikmati hidup sebagaimana diharapkan. Selain itu, mengalokasikan kembali uang majelis taklim agar bisa terus diadakan di masjid-masjid di Aceh Utara.

“Kita juga meminta kepada Bupati Aceh Utara untuk mengalokasikan penghasilan tetap, tunjangan dan jaminan sosial bagi aparatur gampong sebagaimana amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta besaran penggasilan tetap aparatur gampong harus dialokasikan,” tegas Iswandi.

Saat aksi tersebut, LMND dan AMAN disambut Asisten I Sekda Aceh Utara, Dayan Albar, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMPPKB) Fakhrurrazi untuk memberikan penjelasan. Setelah itu, aksi mahasiswa terus berlanjut hingga tiba waktu Zuhur. Perwakilan Pemkab Aceh Utara kemudian meninggalkan massa untuk kembali masuk ke dalam gedung Kantor Bupati. []

Baca juga: