SUBULUSSALAM – Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Subulussalam diingatkan agar menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Wali Kota/Wakil Wali Kota Subulussalam.

Hal itu disampaikan Anggota DPRK Subulussalam, Dapil Simpang Kiri, Antoni Angkat, S.E kepada portalsatu.com/, Senin, 7 Oktober 2024. "Sebagai ASN tidak terlepas dari kode etik yang harus dipatuhi, yaitu menjaga netralitas," kata Antoni.

Politisi Partai Gerindra tersebut mengatakan netralitas baik yang ditunjukkan dari dunia nyata, termasuk dengan menjaga ucapan dalam bermedia sosial, agar tidak menunjukkan keberpihakan kepada calon tertentu, maupun gestur tubuh bermakna simbolik.

"Saya minta seluruh ASN bisa bersikap netral. Kita semua harus menjaga netralitas, sebagaimana yang sudah diamanatkan oleh Undang-undang. Jangan sampai terlibat di dalam politik praktis," kata Antoni menambahkan.

Ia mengingatkan agar jangan sampai para PNS/ASN di Kota Subulussalam terlibat secara praktis, mendukung calon-calon yang akan maju dalam Pilkada dengan menghindari perbincangan kontradiktif.

"Upayakan di ruang diskusi, mengalihkan pembicaraan Pilkada. Meskipun hanya sekadar analisis saja, terutama pada ASN, dan berlaku untuk aparatur pemerintah desa ini sangat tidak elok," ungkap Antoni.

Antoni berharap para ASN di Kota Subulussalam, benar-benar menjaga ketidakberpihakan kepada calon yang berpartisipasi dalam Pilkada Serentak 2024, sekalipun melalui pose foto.

"Saya sampaikan agar para ASN jangan masuk ke ranah politik dengan menjadi netralitas. Jangan sampai memberikan gerakan tangan yang melambangkan angka atau nomor urut calon. Sekalipun dalam pose foto yang tidak disengaja ini tentunya menyalahi kode etik," paparnya.

Pernyataam ini disampaikan Antoni, bukan tanpa alasan, mengingat di musim Pilkada saat ini banyak ASN dan aparatur desa siduga terlibat politik praktis, mendukung salah satu paslon.

Karena itu, Ia meminta pihak Panwaslih, Panwascam untuk benar-benar bekerja mengawasi Pilkada di Bumi Syekh Hamzah Fansuri, mengingat belum adanya gebrakan nyata pihak Panwaslih dalam pilkada Subulussalam.

Antoni mengaku sudah menyampaikan kepada Pj. Wali Kota Subulussalam di kantor DPRK setempat, agar menindak tegas para PNS yang terlibat dalam politik praktis di Pilkada 2024 ini.[]