BLANGKEJEREN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Gayo Lues banyak menyoroti polemik yang terjadi saat ini. Mulai dari keterbukaan pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran, perbaikan, penindakan, hingga penertiban di tempat umum.
Padahal, jika anggota DPRK mendukung penyelesaian polemik tersebut dengan mengesampingkan pokirnya dari pembukaan jalan, pengadaan baju olahraga, dan pengadaan bibit durian, persoalan anggaran itu bakal terselesaikan dengan membubuhkan pokirnya ke sarana yang menjadi polemik tersebut.
Seperti disampaikan Anggota DPRK Gayo Lues dari Partai Demokrat, H. Ibnu Hasim, saat menyampaikan pemandangan umum dalam Rapat Paripurna Pertangungjawaban APBK Tahun 2024 masa sidang ke-2 tahun 2025, Rabu, 10 September 2025.
Menurutnya, saat ini banyak lampu jalan yang mati akibat kehabisan pulsa atau token listrik.
“Saat ini banyak lampu taman dan lampu jalan mati, sehari hidup beberapa hari kemudian mati. Malu kita melihat situasi ini ketika datang tamu dari luar daerah, fasilitas umum banyak yang gelap,” katanya di hadapan Wakil Bupati Gayo Lues H. Maliki dan Ketua DPRK.
Selain lampu jalan dan taman yang menjadi polemik, Ibnu Hasim juga menyoroti keterbukaan Pemda terkait penggunaan dana ADKK, hewan ternak berkeliaran di pusat kota Blangkejeren tanpa penindakan yang bikin memalukan, hingga pedagang kaki lima yang merengut hak pejalan kaki karena berjualan di trotoar tanpa penindakan.
“Kemudian masalah sampah, masak ditempatkan di samping gedung yang megah, sementara tempat penampungan sampah itu tidak setiap hari diangkut, ini perlu menjadi perhatian,” ujarnya.
Selain itu, ia juga meminta kepada Pemda agar mengaktifkan Pasar Centong, Pajak Pagi Kutebelang, dan Pajak Terpadu dengan pengawasan.
“Ketika berbicara masalah tanggung jawab ini dibilang anggarannya tidak ada, ketika ditanya kenapa tidak mundur saja dari Kepala SKPK kalau tidak mampu, jawabanya ini dan itu,” katanya.
Anggota DPRK lainya juga menyoroti berbagai persoalan lainnya, bahkan masalah anggaran biaya fotokopi SKPK ada yang besar dan ada yang kecil, dan ada yang sudah habis. Padahal jika anggota DPRK membubuhkan pokirnya ke SKPK yang kekurangan anggaran tanpa harus ngotot ke pengadan dan pembukaan jalan, semua persoalan itu bakalan teratasi.[]