BerandaBerita AcehMaTA Desak Kejaksaan Ungkap Aliran Dana Kasus Bantuan Budidaya Ikan pada BRA

MaTA Desak Kejaksaan Ungkap Aliran Dana Kasus Bantuan Budidaya Ikan pada BRA

Populer

BANDA ACEH – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak kejaksaan mengusut tuntas kasus dugaan korupsi bantuan budidaya ikan dan pakan runcah pada Badan Reintegrasi Aceh (BRA) untuk sembilan kelompok masyarakat di Aceh Timur. Kegiatan dengan pagu senilai Rp15.713.864.890 (Rp15,7 miliar) itu bersumber dari Perubahan APBA tahun anggaran 2023. MaTA menduga dana itu ikut mengalir kepada oknum politisi lantaran anggaran paket pekerjaan tersebut dari pokok-pokok pikiran anggota DPRA yang dialokasikan pada BRA.

Koordinator MaTA, Alfian, mengatakan pihaknya sudah melakukan penelusuran dan pengumpulan informasi atas program penyaluran bantuan budidaya ikan dan pakan runcah pada BRA untuk sembilan kelompok masyarakat di Kecamatan Nurussalam dan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur itu.

“Program ini sifatnya sebagai pokir anggota DPRA,” ungkap Alfian dalam siaran persnya, Selasa, 7 Mei 2024.

Alfian menjelaskan BRA dibentuk dengan tujuan untuk pemberdayaan masyarakat korban konflik, mantan kombatan dan tapol/napol sesuai tugas dan wewenang lembaga tersebut. “BRA bukan tempat bancakan anggaran untuk politisasi atau kepentingan elite sebagaimana yang terjadi saat ini,” tegasnya.

Oleh karena itu, kata Alfian, perlu diberi atensi sehingga BRA secara kelembagaan menjadi tegak lurus demi keadilan bagi para korban konflik, mantan kombatan dan tapol/napol Aceh.

Alfian mengungkapkan temuan dan analisa awal MaTA, nama masing-masing kelompok penerima bantuan itu sengaja didesain sedemikian rupa untuk memuluskan pencairan anggaran. Secara administrasi, kata dia, kemungkinan sembilan kelompok tersebut ada, tapi secara fakta lapangan diduga tidak ada, dan ini menjadi salah satu modus yang telah terjadi.

“Sehingga pemangku kepentingan (aparatur) di gampong-gampong sama sekali tidak mengetahui atas keberadaan nama kelompok dan anggaran bantuan tersebut. Padahal saat ini tiap bantuan ke gampong perlu ada koordinasi dengan pihak yang ada di gampong, sehingga kebijakan anggaran bersumber dari APBA dan APBK tidak tumpang tindih dengan anggaran dana desa,” ujar Alfian.

“Akan tetapi, hal tersebut tidak terjadi demikian. Sehingga patut diduga bantuan tersebut fiktif dan sangat potensi dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan juga potensi anggaran tersebut menjadi politisasi untuk kepentingan pemilu yang baru saja berlangsung,” tambah aktivis antikorupsi itu.

[Daftar Nama Kelompok Penerima Bantuan di Kabupaten Aceh Timur. Sumber: MaTA]

MaTA mendesak secara tegas kepada Kejaksaan Negeri Aceh Timur yang saat ini sedang melakukan penyelidikan dan di-back-up Kejati Aceh agar mengusut dugaan kejahatan yang telah terjadi secara tuntas dan utuh.

“Artinya, kami tidak berharap kasus ini hanya dikorbankan oknum di level operasional saja. Akan tetapi, menjadi harapan publik, aktor pelaku kejahatan luar biasa ini juga harus tersentuh hukum,” tutur Alfian.

Alfian berharap kejaksaan tidak hanya melihat kasus ini secara kerugian keuangan negara semata. Namun, juga harus dilihat kerugian sosial yang menjadi lebih besar. “Di mana seharusnya para korban konflik, mantan kombatan dan tapol/napol pada tahun 2023 sudah merima dana kompensasi akibat perang, tapi diduga malah dikorupsi”.

“Jadi, perhitungan kerugian secara sosial juga menjadi penting bagi penyidik dan hakim tipikor dalam menilai nantinya,” ucap Alfian.

Penyidik juga perlu menelusuri proses penganggaran atas program tersebut, sehingga publik juga tahu apakah sudah bermasalah sejak awal terutama secara adminitrasi.

“Penyelidikan dari hulu sampai hilir menjadi tuntutan atas kasus tersebut. Siapa saja yang terlibat maka dapat ditindak secara tegas, dan publik memberi atensi dan dukungan kepada Kejati Aceh dalam penanganan kasus ini secara utuh,” tegas Alfian.

Alfian menyebut paket pekerjaan tersebut diduga fiktif dan penuh dengan kebohongan. “Pekerjaan penyaluran bantuan untuk sembilan kelompok masyarakat di Kecamatan Nurussalam dan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur merupakan manipulasi untuk memperoleh pundi-pundi rupiah oleh pihak tertentu dengan memanfaatkan korban konflik,” ungkapnya.

“Manipulasi dan rekayasa ini juga melibatkan aktor di belakang meja, dan patut diduga aliran dananya bisa mengalir ke oknum politisi yang dipergunakan untuk kepentingan Pemilu Legislatif pada Februari 2024 lalu. Hal ini dikarenakan paket pekerjaan ini berasal dari dana pokir DPRA yang kemudian dititipkan pada BRA,” tambah Alfian.

Itulah sebabnya, kata Alfian, pengusutan dan pengungkapan kasus jangan hanya berhenti pada aktor lapangan saja. “Aktor-aktor yang berada di belakang meja yang diduga merancang perampokan uang publik Aceh juga harus dipidana jika terbukti melakukan korupsi. Hal itu penting dilakukan untuk memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban konflik Aceh,” tegasnya.

“Hal ini dikarenakan pada tahap perencanaan, program ini diperuntukkan untuk penguatan kapasitas/pemberdayaan ekonomi ekskombatan dan korban konflik Aceh. Akan tetapi, kondisi di lapangan  berbeda, paket pekerjaan ini malah kemudian diduga dikorupsi dan korban konflik di Aceh Timur tidak tahu-menahu tentang bantuan ini,” ungkapnya.

Selain itu, MaTA mendorong perlu segera pembaharuan sistem dan manajemen BRA. Pasalnya, kata Alfian, selama ini BRA mengurus dana pokir dewan yang ditempatkan pada badan tersebut dan ini menjadi masalah saban tahun.

Menurut Alfian, seharusnya Pemerintah Aceh perlu memikirkan dan melahirkan kebijakan penganggaran secara khusus, sehingga tidak dikendalikan oleh pemilik pokir, dan ini juga berdampak pada kinerja BRA.

“Jadi, BRA perlu dievaluasi secara menyeluruh, kalau ada oknum bermental korup maka wajib dibersihkan. Perlu orang-orang yang memiliki integritas dan memiliki moral yang mengelola BRA, sehingga kinerja ke depan menjunjung tinggi rasa keadilan bagi korban konflik, dan alokasi anggaran khusus menjadi bagian terpenting untuk mempercepat penyelesaian hak-hak para korban konflik, mantan kombatan dan tapol/napol,” ujar Alfian.

Sejauh ini, portalsatu.com belum berhasil memperoleh tanggapan BRA terkait tudingan MaTA tersebut.[](ril)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terkait

Berita lainya