BANDA ACEH – Anggota Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN), Zulnahar Usman, menilai agar Indonesia berdaulat energi, Pemerintah Indonesia perlu segera membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).
“Kami mendorong pemerintah untuk membangun PLTN. Karena dengan adanya PLTN di Indonesia, otomatis kita bisa memiliki energi yang berkecukupan, murah dan stabil. Dengan adanya energi yang cukup, Indonesia sektor industri akan bangkit. Karena, untuk memajukan industri di Indonesia secara menyeluruh, tentunya Indonesia harus memiliki cukup energi, dan tentu saja dengan harga yang murah,” kata Zulnahar Usman di Banda Aceh, 13 Oktober 2019.
Untuk itu, Zulnahar mendorong Pemerintahan Jokowi yang baru nantinya dapat mengupayakan menyusun rencana pembangunan PLTN di Indonesia sebagai kunci utama pengembangan industri ke depannya. Indonesia merupakan satu-satunya negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia yang belum mempunyai rencana jelas membangun PLTN. Sedangkan Nigeria sudah dalam tahap perencanaan pembangunan dan Bangladesh membangun PLTN sejak tahun 2018.
“Tenaga listrik yang mumpuni dapat mendukung program pemerintah di sektor minerba, yaitu hilirisasi mineral beserta industri turunannya yang harus ditopang dengan listrik yang berkecukupan, murah dan stabil. Jika ini semua sudah berjalan, angka impor bisa turun dan neraca devisa kita bisa sangat baik,” ungkap Zulnahar yang juga Ketua Kelompok Kerja (Pokja) ESDM KEIN.
Dia menyebutkan, perkembangan nuklir di Indonesia sejak tahun 1960-an, sehingga secara sumber daya manusia (SDM) dalam bidang nuklir, Indonesia secara kuantitas dan kualitas sudah sangat baik dan berpengalaman. Ditambah dengan kandungan uranium dan thorium di bumi nusantara ini yang mencukupi.
“Dari faktor keamanan, teknologi nuklir yang modern saat ini, belajar dari peristiwa Chernobyl dan Fukushima, sudah sangat aman dan ramah lingkungan. Ditambah pula fakta akademik ilmiah bahwa paparan radiasi di PLTU jauh lebih besar daripada di PLTN. Sehingga sudah saatnya PLTN dikedepankan, jika dipertimbangkan dari sisi ramah lingkungan,” tutur pria berdarah Aceh ini
Terkait penurunan impor, Zulnahar juga berbicara tentang industri lokal pendukung migas dan minerba. “Industri kita saat ini tidak hanya berpaut pada misalnya, tekstil, makanan, perkayuan, tapi juga industri energi yang malah memboroskan devisa negara, yaitu industri oil and gas (minyak dan gas). Saat ini industri oil and gas kita menggunakan equipment (peralatan) yang hampir 100 % impor, hal itu membuat devisa kita terbuang besar sekali,” ungkapnya.
Itulah sebabnya, Zulnahar menilai, Presiden Jokowi harus melakukan terobosan, dengan berupaya mengembangkan industri lokal, sebagai industri penunjuang oil and gas. “Saya sudah melihat beberapa potensi inovasi-inovasi lokal tanah air di bidang eksplorasi yana tidak mendapat dukungan negara, untuk maju sebagai industri lokal, bersaing dengan perusahan penunjang industri migas asing. Termasuk industri penunjang untuk industri mineral dan barubara (minerba), yang hampir semua menggunakan alat-alat dari luar, seperti excavator, dump truck, serta peralatan lainnya, yang semuanya impor. Berapa coba uang atau devisa kita terkuras. Pemerintah Indonesia lebih baik mengupayakan terobosan-terbosan menghidupkan industri-industri lokal di sektor ini” ujarnya.
“Hal-hal yang demikian itu, belum lagi adanya persoalan peraturan yang tumpang tindih aturan. Itu juga harus dibenahi,” kata Zulnahar.
Zulnahar menambahkan, industri mineral juga perlu dikembangkan, terutama logam tanah jarang (rare earth) sebagai bahan baku pembuatan industri baterai mobil listrik, yang tentu sangat diperlukan di masa yang tidak lama lagi.
“Jika kita ke depannya masuk ke industri mobil listrik, maka yang paling dibutuhkan adalah baterai. Untuk itu, pengembangan industri mineral ini, juga perlu dan berpotensi dikembangkan di Indonesia,” kata Zulnahar.[](rilis)
Penulis: Khairul Anwar
