Seperti makan minum, begitulah kita setiap hari membicarakan APBA, Din Minimi, dan kemiskinan dalam beberapa hari ini. Ketiga persoalan tersebut sulit dipisahkan, karena saling berkaitan. Dan yang paling pokok dalam soal ini, ketiganya adalah jawaban atas kegagalan sistem di Pemerintah Aceh.
Bukan sistem yang salah. Tapi orang-orang yang mengendalikan sistem. Seperti kata pepatah; “Be oek irang ube blang irot“. Sebaik apa pun sistem yang disepakati bila yang menjalankannya adalah “seureulo ek guda“, maka sistem itu menjadi keburukan bagi sebuah organisasi.
?Munculnya Din Minimi atau bertambahnya kemiskinan tidak bisa lepas dari buruknya sistem anggaran kita. Buruknya APBA lebih disebabkan rusaknya pola pikir para pemangku kepentingan di Aceh. Semua orang butuh kenyamanan. Butuh ketenangan. Butuh kenyang. Orang baik secara ekonomi tidak mungkin mau cari susah.
Apa yang dilakukan Din Minimi selama ini jelas bukan mencari semua itu. Kenapa juga dilakukannya? Kenapa kemudian mendapat pengikut yang ramai? Coba periksa apakah Din Minimi dan para pengikutnya orang yang hidup mapan, orang yang secara ekonominya memadai?
Tentu tidak sulit menghubungkan ketiga kasus itu. Bahwa mereka memilih jalan itu daripada deuek. Kemiskinan di Aceh adalah sebuah anomali. Sesuatu yang sulit diterima akal sehat bila melihat potensi anggaran dan sumber daya alam. Kenyataannya data-data mengatakan penduduk miskin Aceh bertambah. Pertanyaannya mengapa demikian? Salahnya di mana? Siapa yang harus disalahkan?
Pemerintah Aceh saar ini hanya efektif untuk dua hal saja. Yaitu efektif sebagai NATO (No action talk only). Banyak berbicara. Banyak mengancam dan banyak perintah. Apakah semua efektif? Silakan ukur sendiri. Apakah yang di bawah mengikuti dan menaati? Lihat saja sepanjang waktu ancaman gubernur ke SKPA. Apkah ketika ancaman tidak berjalan kemudian gubernur menindak?
Efektif yang kedua adalah berkonflik dengan banyak pihak. Baik sesama internal maupun eksternal. Sampai-sampai pertikaian diselesaikan Jakarta. Baik konflik dengan DPRA maupun konflik dengan Din Minimi.
Maka jangan harap kemiskinan dan keributan perkara “preut” seperti kasus Din Minimi akan berakhir. Selama anggaran Aceh “lage taplee sira u laot“, selama itu pula kemiskinan terpelihara. Bila kemiskinan terpelihara maka akan lahir Din Minimi baru. Maka orang pertama yang harus disalahkan adalah para pemimpin politik. Sebab merekalah yang menghitam-putihkan negeri ini.[]
