BANDA ACEH – Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani, menilai seringnya gonta-ganti kabinet menunjukkan Pemerintah Aceh gagal dalam memperbaiki birokrasi. Pernyataan ini disampaikan Askhalani menyikapi mutasi pejabat eselon yang dilakukan Gubernur Aceh pada Senin, 4 April 2016 petang tadi.
“Padahal dalam konsep pemerintah yang menerapkan pola pemerintahan terbuka, akuntabel dan transparan, penempatan kabinet yang memampuni dan baik adalah indikator awal yang dijadikan landasan pada saat melantik dan mengangkat kepala SKPA. Tetapi khusus dalam pemerintahan Aceh saat ini, hal tersebut sama sekali tidak berjalan dan berlangsung,” kata Askhalani melalui siaran persnya kepada portalsatu.com.
GeRAK juga mencium adanya aspek politik menjelang Pemilukada 2017 terkait pergantian jabatan struktural di tubuh Pemerintah Aceh. Menurutnya aspek ini sangat kelihatan. Hampir keseluruhan pejabat yang diangkat dan dilantik, memiliki keterikatan dengan para pihak yang selama ini bekerja untuk kepentingan menyukseskan pencalonan gubernur periode berikutnya.
“Pola dan tata cara pergantian rezim di tubuh Pemerintah Aceh menjadikan para pejabat yang dilantik rawan melakukan praktek tercela yang bernama korupsi, apalagi jika kemudian penempatan jabatan ini erat keterkaitannya untuk mendukung Petahana dalam pencalonan pada pemilukada 2017,” katanya.[](bna)
