Jumat, Juli 19, 2024

Ini Kata Camat Tanah...

ACEH UTARA - Pemerintah sedang melakukan pendataan bangunan yang rusak akibat diterjang badai...

JPU Tuntut Lima Terdakwa...

BANDA ACEH - Jaksa Penuntut Umum menuntut empat terdakwa perkara dugaan korupsi pada...

Abu Razak Temui Kapolda,...

BANDA ACEH – Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh H. Kamaruddin...

Diterjang Badai, Lapak Pedagang...

ACEH UTARA - Banyak lapak pedagang dan warung di sepanjang jalan Simpang Rangkaya,...
BerandaBagaimana Dewan Menyelesaikan...

Bagaimana Dewan Menyelesaikan ‘PR’ yang Sudah ‘Bertumpuk-tumpuk?’

LHOKSEUMAWE – DPRK Lhokseumawe saat ini berhadapan dengan “pekerjaan rumah (PR)” yang sudah “bertumpuk-tumpuk”, mulai dari pembahasan LKPj Wali Kota hingga rencana pinjaman daerah. Bagaimana dewan mengatur jadwal untuk menyelesaikan hal itu?

Informasi diperoleh portalsatu.com, DPRK Lhokseumawe baru memulai pembahasan Laporan Keterangan Pertangungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Wali Kota periode 2012-2017 dan LKPj Akhir Tahun Anggaran (ATA) 2016 pada Senin, 11 September 2017. Kedua LKPj itu disampaikan wali kota diwakili wakil wali kota dalam rapat paripurna istimewa DPRK, Rabu, 5 Juli 2017, malam, atau beberapa jam sebelum berakhirnya masa jabatan wali kota/wakil wali kota.

Baca juga: Sebulan Berlalu LKPj Wali Kota Lhokseumawe Tak Dibahas, Ini Kata Dewan

DPRK juga belum membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2018 yang sudah disampaikan Wali Kota Lhokseumawe dalam rapat paripurna istimewa dewan, Rabu, 23 Agustus 2017, malam.

Lihat pula: Plafon Anggaran Lhokseumawe Semakin Merosot

DPRK nantinya juga harus membahas Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA PPASP) 2017. Selain itu, pembahasan dua pihak (eksekutif dan legislatif) terkait rencana pinjaman daerah atau meminjam uang bank untuk membayar utang kepada pihak ketiga, belum tuntas.

Wakil Ketua DPRK Lhokseumawe T. Sofianus alias Pon Cek mengatakan, pihaknya akan menyelesaikan sejumlah “PR” tersebut secara bertahap, dimulai dengan pembahasan LKPj AMJ Wali Kota 2012-2017.    

“Kami ini kan kerja kolektif. Apakah nanti dibentuk dua tim, misalnya satu tim membahas LKPj AMJ Wali Kota, dan satu tim membahas LKPj Akhir Tahun Anggaran 2016, atau kedua LKPj itu dibahas bersamaan, ini kan belum final. Kami baru mau finalkan hari ini (soal teknis pembahasan). Jadi, saya belum bisa ambil kesimpulan,” kata Pon Cek menjawab portalsatu.com, menjelang siang tadi.

Pon Cek menyebutkan, sampai hari ini belum turun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh terhadap Laporan Keuangan Pemko Lhokseumawe 2016.  Itu sebabnya, kata dia, Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) Lhokseumawe belum menyampaikan Rancangan KUPA PPASP 2017 kepada DPRK. Menurut Pon Cek, setelah diterima LHP BPK itu, baru dapat dibahas Rancangan KUPA PPASP 2017.

“(Meski LHP BPK terhadap Laporan Keuangan Pemko Lhokseumawe 2016 belum turun) pembahasan LKPj Akhir Tahun Anggaran 2016 tetap harus berjalan. Namun, kami bahas dulu dengan pimpinan fraksi-fraksi, bagaimana langkah-langkah yang akan kita ambil,” ujar Pon Cek.

Pon Cek menegaskan, pastinya DPRK tetap akan menyelesaikan pembahasan LKPj AMJ Wali Kota 2012-2017 dan LKPj ATA 2016, walaupun sudah melampaui batas waktu sebagaimana diatur dalam pasal 23 PP Nomor 3 Tahun 2007. “Tetap dibahas karena nantinya akan ada rekomendasi dari DPRK kepada Pemko untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan,” katanya.

Menurut Pon Cek, Badan Anggaran DPRK belum membahas Rancangan KUA PPAS 2018 lantaran ada beberapa hal yang harus disesuaikan kembali oleh TAPK. Salah satunya, menyangkut hak keuangan dan administratif  pimpinan dan anggota DPRK yang diatur dengan Qanun Kota Lhokseumawe sebagaimana ketentuan dalam PP Nomor 18 Tahun 2017. “(Rancangan) KUA PPAS 2017 sedang perbaikan di eksekutif karena ada yang harus disingkronkan,” ujar Wakil Ketua DPRK dari Partai Demokrat itu.

Pon Cek menambahkan, terkait rencana pinjaman daerah tahun 2017, pembahasan dua pihak belum tuntas lantaran pihak eksekutif belum menyerahkan data-data yang diminta oleh dewan. “Kita sudah minta semua data menyangkut utang Pemko kepada pihak ketiga, tapi belum disajikan. Jadi, pembahasan itu mandek bukan karena kita, tapi eksekutif,” katanya.

Baca juga: Rapat Dewan dan TAPK Lhokseumawe Bahas Pinjam Uang Bank Kembali Buntu [](idg)

Baca juga: