LHOKSEUMAWE – Banjir bandang yang melanda Aceh mengakibatkan banyak rumah warga dan fasilitas umum hancur, Rabu, 26 November 2025.
Pascabencana alam itu, terlihat kayu gelondongan menumpuk di permukiman warga pedalaman Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, Pidie Jaya, dan sejumlah daerah terdampak lainnya.
Kondisi itu disaksikan langsung oleh Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh, Azhari Cage, setelah meninjau lokasi terdampak banjir di Aceh Tamiang, Selasa, 9 Desember 2025.
“Kami sudah turun ke lokasi banjir bandang di pedalaman Aceh Tamiang sambil menyerahkan bantuan kepada masyarakat, yang kondisinya hingga saat ini sangat sulit diakses, dan beberapa titik belum tersentuh bantuan pemerintah. Intinya, empat kabupaten yang kita kunjungi yaitu Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Aceh Tamiang, memang kerusakan infrastruktur luar biasa. Banyak rumah masyarakat serta fasilitas umum hancur. Di pedalaman Aceh Tamiang masih banyak titik yang belum tersentuh bantuan pemerintah pusat maupun daerah,” kata Azhari kepada wartawan di Lhokseumawe, Jumat (12/12).
Azhari juga menemukan tumpukan gelondongan kayu-kayu besar di berbagai lokasi banjir Aceh Tamiang. “Tentu itu sangat jelas akibat perambahan hutan yang tidak terbendung sebelumnya, tapi kondisi serupa juga didapatkan di Aceh Utara, Bireuen, Aceh Timur maupun sejumlah daerah lainnya, itu rata-rata ditemukan gelondongan kayu”.
“Sumbernya dari korporasi dan juga illegal logging. Kondisi ini harus segera diambil langkah oleh pemerintah pusat dan tidak boleh ada pembiaran. Korporasi harus dilakukan pembatasan dan dikaji ulang. Jangan sampai mereka mendapat untung, rakyat yang menjadi korban bencana banjir bandang akibat hutan sudah gundul di mana-mana,” ungkap Azhari Cage.
Cage juga mengingatkan, saat masyarakat mengalami krisis seperti ini, jangan sampai pemerintah pusat mengabaikan hak-hak rakyat yang sudah kehilangan rumah.
“Kami menilai bencana ini tidak bisa ditangani secara mandiri oleh pemerintah pusat dan daerah, karena kondisi kerusakan parah itu membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memperbaiki segala infrastruktur yang rusak. Kalau pemerintah Indonesia tidak sanggup tangani, mari kita terima bantuan-bantuan dari luar negeri untuk membantu rehabilitasi khususnya di tiga provinsi ini. Kita tidak menginginkan rakyat Aceh mati kelaparan,” ujar Cage.
Menurut Cage, kehadiran Presiden RI, Prabowo Subianto, memang sudah menunjukkan keseriusan pemerintah dalam penanganan bencana baik di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Diharapkan hasil peninjauan langsung itu, presiden dapat mengambil sikap tegas untuk pemulihan kondisi masyarakat terdampak bencana.
“Jangan hanya mendengar atau menerima laporan dari menteri-menteri di bawahnya yang membuat presiden senang saja. Kita senator asal Aceh sejak awal sudah mendesak Presiden RI agar menetapkan bencana nasional di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Inilah yang menjadi pertanyaan besar sampai sekarang, kenapa bencana ini tidak ditetapkan sebagai bencana nasional,” pungkas Azhari Cage.[]
