Minggu, Juli 21, 2024

Tokoh Masyarakat Kota Sigli...

SIGLI - Para tokoh masyarakat dari 15 gampong dalam Kecamatan Kota Sigli menyatakan...

Tim Polres Aceh Utara...

LHOKSUKON – Kapolres Aceh Utara AKBP Nanang Indra Bakti, S.H., S.I.K., bersama jajarannya...

Pasar Malam di Tanah...

SIGLI - Kegiatan hiburan Pasar Malam yang digelar di tanah wakaf Tgk. Dianjong,...

Tutup Dashat, Kepala DPMPPKB...

ACEH UTARA – Kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) yang dilaksanakan secara serentak...
BerandaBatu Bara Hingga...

Batu Bara Hingga MoU, ‘PR’ DPRA 2019-2024 Menurut Elemen Sipil

ACEH BARAT – Estafet keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) baru saja berganti. Harapan baru kini tersemat di pundak para legislator periode 2019-2024.

Rapat paripurna pengukuhan anggota digelar di Gedung DPRA, Banda Aceh, Senin, 30 September 2019. Sebanyak 81 legislator telah mengucap sumpah.

Besar harapan rakyat Aceh kepada mereka. Orang-orang terpilih itu dinilai punya segudang pekerjaan rumah yang ditinggalkan para anggota dewan periode sebelumnya.

Bagi Koordinator Gerakan Anti-Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Edy Syah Putra, formasi parlemen periode yang lalu masih jauh dari harapan. Terutama dalam menanggapi isu sumber daya alam di kawasan barat selatan.

“Mungkin masih perlu sentuhan yang lebih serius atau penanganan yang maksimal dari anggota parlemen yang baru,” harap Edy saat dimintai tanggapan oleh portalsatu.com, Senin sore.

Salah satu yang disorotnya dugaan pencemaran lingkungan di Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya. Ada dua lokasi sampai saat ini masih berjibaku dengan jerubu batu bara akibat aktivitas perusahaan tambang dan PLTU.

“Kita tidak melihat konsistensi akan kasus tersebut diselesaikan atau dilakukan pemanggilan bagi mereka yang kami duga melakukan pencemaran lingkungan hidup,” tegasnya.

Menurut Edy, isu tersebut perlu diperhatikan kembali. Selama ini pemerintah provinsi dinilai kurang, jika tidak dikatakan tak mau melirik sama sekali masalah yang berdampak pada kesehatan dan ekonomi tersebut.

“Fungsi dewan memiliki peranan yang sangat strategis. Harus dimaksimalkan,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) perwakilan Aceh Jaya-Aceh Barat, Hamdani, memberi catatan pada fungsi pengawasan DPRA. Menurutnya, fungsi tersebut masih belum maksimal dijalankan.

“Contoh, pengawasan tindak lanjut hasil temuan yang merugikan keuangan daerah, DPRA perlu tingkatkan komunikasi dan koordinasi dengan polisi dan kejaksaan,” sebut Hamdani menjawab portalsatu.com, Senin sore.  

Selanjutnya, memperjuangkan butir-butir nota damai yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Butir-butir MoU Helsinki itu masih sebagian kecil yang terealisasi.

Butir seperti otsus, partai lokal, dan lembaga wali nanggroe telah terealisasi. Sementara butir bendera, regulasi migas, pertanahan, batas wilayah Aceh, belum.

“Ini harus terus dipacu agar pemerintah pusat dapat merealisasikan secara tuntas,” tegas Hamdani.[]

Baca juga: