LHOKSEUMAWE – Pemerhati Sosial Politik Aceh, Muslem Hamidi, S.IP., menilai Pemilu tahun 2024 akan lebih seru dan menarik dengan diusungnya Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (capres).
“Kita menilai pesta demokrasi tahun 2024 akan lebih sukses dengan tingkat partisipasi pemilih akan lebih banyak jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Karena nama-nama calon presiden yang telah dideklarasikan yaitu Anies dan Ganjar, keduanya merupakan tokoh politik nasional yang cukup populer terutama di kalangan generasi muda,” kata Muslem Hamidi dalam keterangan tertulis dikirim kepada portalsatu.com, Kamis, 27 April 2023, malam.
Muslem menyebut kedua tokoh ini bahkan telah terkenal di media sosial sebelum dideklarasikan sebagai bakal capres. Hal ini akan sangat mendorong keterlibatan masyarakat untuk ikut serta dalam Pemilu 2024.
“Untuk Aceh, kita menilai pada Pemilu 2024 nanti akan terjadi perubahan cara masyarakat dalam menyikapi beberapa isu politik yang selama ini muncul dan selalu menjadi konsumsi publik, baik terkait isu sosial, ekonomi, bahkan isu SARA,” ujarnya.
Menurut Muslem, jika melihat dari sosok kedua bakal capres yakni Anies dianggap antitesis pemerintahan Jokowi sebagai kelompok politik kanan, dan Ganjar kelompok politik kiri tentu tidak akan mudah memengaruhi masyarakat melalui isu-isu keagamaan. Karena Anies meskipun dipersepsikan dekat dengan umat Islam, kata dia, namun juga dinilai punya hubungan erat dengan Amerika Serikat dan sekutunya.
“Anies juga pernah mengenyam pendidikan di Negeri Paman Sam tersebut,” ucapnya.
Sementara Ganjar yang merupakan kader PDIP, namun dinilai juga punya hubungan dekat dengan para kiai dan pondok pesantren. “Sebelum Ganjar dideklarasikan oleh PDIP sudah banyak muncul komunitas-komunitas dan relawan Ganjar dari kelompok santri dan pesantren,” tutur Muslem.
Muslem mengatakan Aceh sebagai daerah menerapkan syariat Islam tentu akan menjadi pertimbangan bagi masyarakatnya dalam memilih capres ke depan. “Di mana kita melihat pada periode-periode pemilihan presiden sebelumnya sangat kental dengan isu-isu keagamaan di Aceh,” ujarnya.
Dia juga mengaitkan kedua bakal capres itu dengan melihat partai pengusung dan pendukung serta perhitungan dari kebijakan dan geopolitik internasional di masa-masa kepemimpinan presiden sebelumnya. “Kita melihat bagaimana urusan politik luar negeri di masa kepemimpinan Megawati dan Jokowi dari PDIP yang sekarang mengusung Ganjar, dan bagaimana urusan politik luar negeri di masa kepemimpinan SBY dari Partai Demokrat yang kini mendukung Anies,” ujarnya.
“Meskipun berdasarkan konstitusi kebijakan politik luar negeri Indonesia merupakan negara Non-Blok sehingga menjadi alasan dan konsekuensi di mana arah kebijakan luar negeri Indonesia akan tergantung kepada siapa dan partai apa yang mendukung presiden Indonesia itu ke depan,” kata Muslem.
Soal pembangunan dan target Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045, Muslem menilai kedua capres itu sama-sama memiliki kemampuan sebagai pemimpin visioner. Keduanya juga berlatar belakang organisatoris yang cukup baik sejak menjadi mahasiswa.
“Meskipun Anies dianggap sebagai antitesis Jokowi tapi belum secara nyata menyatakan penolakannya terhadap program pembangunan jangka panjang yang telah disusun Jokowi. Sedangkan Ganjar bermodal kader PDIP tentu akan lebih memberikan jaminan kepada Jokowi bahwa akan menyelesaikan semua program pembangunan nasional yang telah dibangun oleh Jokowi,” ujar Muslem.
Ketika keduanya akan berhadapan pada situasi dalam rangka menawarkan program bagi Aceh, Muslem menilai sosok Ganjar akan lebih mudah menyakinkan rakyat Aceh dengan melanjutkan apa yang sudah dikerjakan Jokowi di Aceh dan menambahkannya dengan program-program pembangunan baru bagi Aceh. Karena di masa kepemimpinan Jokowi posisi Aceh menjadi daerah mendapatkan perhatian dari Jokowi meskipun suaranya kalah dibandingkan Prabowo pada dua kali pemilu.
Sedangkan Anies datang dari kompetitor baru di Aceh, kata Muslem, hanya bisa menawarkan janji politik dan program-program yang bersifat normal dan rasional bagi rakyat Aceh dengan ide dan gagasan baru soal perubahan dan perbaikan yang selama ini digaungkan oleh koalisinya.
“Meskipun jika dihitung secara elektoral dari jumlah rakyat Aceh sebagai pemilih yang tidak begitu banyak seperti daerah-daerah lain di pulau Jawa, namun peran Aceh dalam perpolitikan nasional tidak bisa dianggap kecil, itu telah terbukti sejak masa sebelum kemerdekaan,” tuturnya.
“Aceh telah menjadi daerah yang semestinya diperhitungkan dalam perhelatan politik nasional, karena Aceh sebagai daerah entitas politik yang berbeda dengan daerah lain, dan juga Indonesia sebagai negara kesatuan dan negara kepulauan yang besar,” pungkas Muslem Hamidi.[](ril)