Jumat, Juli 19, 2024

Ini Kata Camat Tanah...

ACEH UTARA - Pemerintah sedang melakukan pendataan bangunan yang rusak akibat diterjang badai...

JPU Tuntut Lima Terdakwa...

BANDA ACEH - Jaksa Penuntut Umum menuntut empat terdakwa perkara dugaan korupsi pada...

Abu Razak Temui Kapolda,...

BANDA ACEH – Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh H. Kamaruddin...

Diterjang Badai, Lapak Pedagang...

ACEH UTARA - Banyak lapak pedagang dan warung di sepanjang jalan Simpang Rangkaya,...
BerandaBerita AcehYARA Duga Ada...

YARA Duga Ada PPS Dua Kali Ditransfer Uang Operasional oleh KIP Aceh Utara

ACEH UTARA – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) meminta Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara terbuka soal penyaluran uang operasional para ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) jatah Maret 2024. Pasalnya, YARA mendapat informasi ada ketua PPS di Aceh Utara yang dobel menerima uang tersebut.

“Kita menduga dalam proses penerimaan uang operasional PPS di akhir pemilu kemarin,  ada kecamatan yang dua kali ditransfer dari KIP melalui BSI. Sehingga menimbulkan masalah seperti di Kecamatan Meurah Mulia dan Muara Batu tidak mendapat jatah operasional untuk para ketua PPS. Ini persoalan besar dan seakan-akan dengan mudah mempermainkan anggaran negara,” kata Ketua YARA Perwakilan Aceh Utara, Iskandar PB, dalam keterangannya, Selasa, 9 Juli 2024.

Menurut Iskandar, seharusnya KIP Aceh Utara menyampaikan secara terbuka di kecamatan mana saja yang ketua PPS-nya dua kali ditransfer uang tersebut. Sehingga bisa diminta untuk dikembalikan dana tersebut melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

“Karena kita meyakini hal itu memang terjadi, dan PPK pun harus mengembalikan uang operasional PPS yang kelebihan bayar untuk dapat menutupi hak bagi (ketua PPS di) kecamatan lain khususnya Meurah Mulia dan Muara Batu. Jika tidak, berarti bisa diduga ada permainan anggaran penyelenggara pemilu di tingkat KIP dan PPK yang bersumber dari APBN,” ungkapnya.

Informasi diperoleh YARA, bukan hanya uang operasional jatah Maret 2024 untuk ketua PPS di Kecamatan Meurah Mulia dan Muara Batu yang belum direalisasikan sampai saat ini. “Sebagian ada juga di kecamatan lain belum disalurkan gaji sekretariat PPS untuk pemilu lalu. Sekarang sudah memasuki tahapan Pilkada 2024, kenapa belum ada itikad baik dari KIP untuk menyelesaikan persoalan itu,” kata Iskandar.

“Contoh kasus yang sudah muncul ke publik yaitu Kecamatan Meurah Mulia dan Muara Batu. Pada dasarnya banyak mantan PPS di sejumlah kecamatan lainnya yang tidak berani mengungkap, namun kita menerima informasi tersebut,” tambah Iskandar.

Oleh karena itu, Iskandar berharap mantan ketua PPS Pemilu 2024 yang merasa belum menerima uang operasional maupun gaji sekretariat PPS untuk melapor ke YARA. “Kita akan membuka posko pengaduan,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, total uang operasional belum disalurkan KIP Aceh Utara diperkirakan Rp100 juta untuk 50 ketua PPS di Kecamatan Meurah Mulia atau Rp2 juta/ketua. Kasus sama dialami ketua PPS di 24 gampong dalam Kecamatan Muara Batu, total dana operasional PPS sekitar Rp48 juta belum diberikan.

Baca juga: MATA Minta Kejaksaan Periksa KIP Aceh Utara Terkait Kasus Uang Operasional PPS.[](ril)

Baca juga: