Minggu, Juli 14, 2024

Tanggapan Ketua DPRK Aceh...

ACEH UTARA - Mendagri Tito Karnavian memperpanjang masa jabatan Pj. Bupati Aceh Utara...

Selamat! 2 Siswa Kota...

SUBULUSSALAM - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Balai Pengembangan Talenta...

Besok, Mahyuzar akan Terima...

ACEH UTARA - Dr. Mahyuzar, M.Si., akan menerima Surat Keputusan (SK) Mendagri tentang...

Jabatan Pj Bupati Aceh...

ACEH UTARA - Masa jabatan Penjabat Bupati Aceh Utara, Dr. Mahyuzar, genap satu...
BerandaNewsBerdamai, Cara MILF...

Berdamai, Cara MILF Rebut Kemerdekaan dari Pemerintah

Jakarta – Sepuluh tahun lebih berjuang mengangkat senjata, kelompok separatis terbesar di Filipina, Moro Islamic Liberation Front (MILF), akhirnya melunak. Kini mereka memilih menggunakan strategi yang lebih tertata. Melalui perundingan damai dengan pemerintah, mereka mencoba mengukir serta merintis jalan sejarah.

Melalui perjanjian dengan pemerintah, MILF meminta satu bentuk otonomi daerah Mindanao lebih luas di beberapa wilayah. Entitas Bangsamoro yang selama ini diidamkan para penggagas gerakan separatis Muslim di Filipina itu pun semakin dekat di genggaman.

Berfondasi Comprehensive Agreement on the Bangsamoro (CAB), pemerintah dan MILF sepakat untuk membangun daerah otonom Bangsamoro. Guna memperkokoh pembangunan, pemerintah dan MILF pun merancang Dasar Hukum Bangsamoro atau Bangsamoro Basic Law (BBL) yang harus disetujui terlebih dahulu oleh Kongres Filipina.

Namun hingga kini, Kongres tak juga meloloskan BBL. Pasalnya Kongres masih menyimpan banyak tanda tanya ihwal ketulusan MILF untuk berdamai dengan pemerintah. Salah satu anggota parlemen dari Partai Magdalo, Gary C. Alejano, bahkan mengatakan perundingan damai sebenarnya hanya strategi MILF untuk akhirnya melawan pemerintah dan merebut kemerdekaan sebagai satu negara Islam utuh.

“Jika dilihat dari semua aspeknya, MILF mencoba berdamai dan mendapatkan kekuatan dari pemerintah. MILF hanya menggunakan proses ini untuk berdamai dengan pemerintah untuk nantinya melawan pemerintah,” ujar Gary saat ditemui CNN Indonesia di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat Filipina, Manila, Desember lalu.

Politisi berbadan tegap ini sangat yakin melontarkan tudingannya karena mengaku sudah menyaksikan sendiri bobroknya mekanisme pemerintahan di Mindanao. Sebagai mantan anggota Angkatan Laut Filipina, Gary pernah ditempatkan di berbagai wilayah di Mindanao.

“Saya tahu situasi di sana. Saya tahu sejarah di sana, teknis pemerintahan, dan kebudayaan. Oleh karena itu, saya mengajukan diri menjadi anggota Komite Hukum Dasar Bangsamoro dari Dewan Perwakilan yang terdiri dari sekitar 95 orang yang sebagian besar datang dari Mindanao,” kata Gary.

MILF dan empat elemen negara independen

Gary lantas menjabarkan beberapa poin yang menguatkan argumennya. “Kami tahu bahwa untuk membentuk negara harus ada empat elemen, yaitu ada pemerintahan, wilayah geografi yang jelas, ada rakyat, dan kedaulatan,” tuturnya membuka pembicaraan.

Ia menggali dari landasan paling dasar, yaitu bentuk pemerintahan di daerah otonom Bangsamoro yang berupa parlemen dengan pemimpin seorang Menteri Kepala.

“Pemerintahan macam apa yang akan mereka miliki? Pemerintahan parlemen, terpisah dari pemerintahan nasional. Itu dapat dipertanyakan,” ucapnya.

Dalam Pasal 1 BBL, sistem pemerintahan parlementer tersebut akan diperkuat oleh beberapa badan konstitusi, seperti komisi pemilihan umum, komisi hak asasi manusia, dan badan audit sendiri.

“Di dalam konstitusi, kami punya badan konstitusi. Ada komisi pemilihan umum, komisi hak asasi manusia. Semua adalah badan independen. BBL mencoba menciptakan badan-badan itu di Bangsamoro. Itu semua mengurangi kekuatan dari badan-badan konstitusi negara,” kata Gary.

Dari ranah kedua, yaitu daerah geografis, kata Gary, Bangsamoro juga sudah mulai menyiapkan strategi ekspansi meluas. Pasal 3 BBL mengatur bahwa wilayah inti Bangsamoro adalah teritorial Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM), daerah otonom hasil perjanjian damai antara pemerintah dan Moro National Liberation Front (MNLF) yang dianggap gagal karena banyak korupsi.

Namun dalam Pasal 3 Ayat 2 poin d, disebutkan bahwa daerah yang berdekatan dengan wilayah inti juga dapat bergabung dengan Bangsamoro. Syaratnya, 10 persen warga bersedia untuk bergabung.

Hal ini dapat dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu petisi dan resolusi. Jika inisiatif datang dari warga, mereka akan mengajukan petisi. Ketika 10 persen warga setuju, maka mereka akan bergabung dengan Bangsamoro.

Selain itu, pemerintah daerah sekitar juga dapat mengajukan resolusi untuk menanyakan ihwal warganya ingin bergabung dengan Bangsamoro.

“Itu tidak bisa diatur oleh pemerintah nasional. Ketika masyarakat atau pemerintah di sana mengajukan resolusi atau petisi, hanya 10 persen saja dari populasi ingin menjadi bagian dari Bangsamoro, itu akan cukup untuk Badan Pemilu Bangsamoro untuk memasukkan wilayah itu,” kata Gary.

Perkiraan ekspansi ini, menurut Gary semakin mengerikan karena ia mengetahui bahwa ada beberapa wilayah padat penduduk Muslim yang sebenarnya tidak sepaham dengan MILF. Sebut saja Tawi-Tawi, Sulu, dan Basilan. Wilayah mayoritas suku Tausug ini memiliki sejarah panjang perang dengan masyarakat di Maguindanao.

“Itu akan membuat Mindanao semakin terbelah. Mereka yang Tausug tidak akan setuju. Ada sejarah panjang pertikaian antara Tausug dan Maguindanao. Itu juga alasan MILF memisahkan diri dari MNLF, karena MNLF dipimpin oleh Tausug,” papar Gary.

Gary menangkap sinyal mengerikan dari ketentuan ini. Menurutnya, sepuluh persen warga hanyalah jumlah kecil dan kemungkinan tak mewakili keinginan mayoritas penduduk.

“Itu akan menjadi ekspansi wilayah yang menakutkan, mereka akan terus berekspansi. Tidak ada wilayah yang pasti. Wilayahnya terus bergerak. Itu akan menciptakan lebih banyak ketidakstabilan. Bayangkan saya berada di daerah sekitar. Tidak akan bisa menjaga wilayah saya. Mereka datang terus,” tutur Gary dengan nada kian tinggi.

Namun menurut Kepala Negosiator Perdamaian MILF, Mohagher Iqbal, ekspansi tersebut tidak perlu dikhawatirkan. Pasalnya, perluasan wilayah bukan hal yang terjadi instan. “Prosesnya panjang. Ini bukan kesewenang-wenangan. Ini ada proses hukumnya,” katanya, ketika ditemui di Cotabato.

Kendati demikian, Gary tetap berargumen. Ia melihat, dalam ARMM saja ada beberapa wilayah yang sebenarnya sebagian besar warganya tidak ingin bergabung. “Harus ada dari DPR yang mengajukan keberatan. Mereka tidak bisa seenaknya membuat itu,” ucap Gary.

Polisi sendiri

Setelah memiliki wilayah dan penghuni, sistem keamanan Bangsamoro juga cukup membuat Gary mengernyitkan dahi, terutama pembentukan badan kepolisian tersendiri. Badan ini disinyalir dapat melumpuhkan wewenang kepolisian nasional untuk mengontrol.

Merujuk konstitusi di Filipina, hanya ada satu badan kepolisian yang menaungi seluruh wilayah, yaitu Kepolisian Nasional Filipina (PNP). Namun dalam BBL Pasal 5, diatur pembentukan badan keamanan khusus daerah otonom, yaitu Kepolisian Bangsamoro.

Banyak anggota Kongres menganggap, akan terjadi kesalahan penggunaan wewenang karena PNP tak memiliki kontrol positif terhadap Kepolisian Bangsamoro.

Menampik anggapan tersebut, Kepala Panel Perdamaian dari Pemerintah Filipina untuk MILF, Miriam Coronel-Ferrer, menegaskan bahwa Kepolisian Bangsamoro tetap berada di bawah naungan PNP.

Dalam BBL Pasal 5 Ayat 5, memang disebutkan bahwa Kepolisian Bangsamoro akan berada di bawah pengawasan Badan Kepolisian Bangsamoro (BPB) yang merupakan bagian dari Komisi Kepolisian Nasional (NAPOLCOM). Namun Gary melihat kejanggalan dalam aturan tersebut.

“PNP tetap tidak memiliki kontrol positif terhadap polisi Bangsamoro karena polisi Bangsamoro akan berada di bawah Komisi Polisi Bangsamoro yang anggotanya akan ditunjuk oleh Menteri Kepala,” tutur Gary.

Jika dilihat dalam Ayat 6, komposisi badan tersebut terdiri dari sebelas anggota. Enam di antaranya datang dari Parlemen Bangsamoro, sementara lima lainnya diambil dari berbagai sektor lain. “Semua anggota harus ditunjuk oleh Menteri Kepala dan diumumkan oleh Parlemen Bangsamoro,” demikian kutipan BBL pasal 5 Ayat 6.

Lebih jauh, menurut BBL Pasal 5 Ayat 1, PNP dan Kepolisian Bangsamoro akan bersinergi dengan sistem hubungan inter-governmental, di mana kedua badan harus bekerja sama dan berkoordinasi.

“Coba bayangkan, jika PNP yakin 100 persen bahwa ada penyelundupan senjata atau teroris di wilayah Bangsamoro, lalu berkoordinasi dengan Kepolisian Bangsamoro, tapi mereka bilang, 'Tidak. Menurut laporan kami, tidak ada. Apakah PNP akan memaksa? Tidak. Itu akan menjadi perang besar,” ucap Gary setengah berteriak.

Ia juga mengajukan keberatan soal dana sebesar 187 miliar peso (setara Rp54,3 triliun) yang akan dikucurkan untuk membangun kekuatan Kepolisian Bangsamoro. Menurutnya, seharusnya ada ketentuan mengenai penggunaan dana yang diberikan pemerintah.

“Seharusnya ada ketentuan dana itu tidak boleh digunakan untuk penyediaan senjata, amunisi, dan bahan peledak. Tanpa itu, tak ada yang dapat menahan mereka membeli senjata, amunisi, bahan peledak. Pada akhirnya, kita akan menemukan MILF yang kuat. Mereka hanya mengubah wajah, mendukung pemerintah untuk mengalahkan pemerintah,” katanya.

Setelah semua daerah aman dari cengkeraman pemerintah pusat, kata Gary, MILF tinggal satu langkah lagi menuju kemerdekaan mutlak Bangsamoro, yaitu kedaulatan.

“Bagaimana untuk mencapainya? Dengan pengakuan internasional. Ketika komite internasional mengakui adanya pemerintahan Bangsamoro, mereka akan menjadi negara independen,” jelas Gary.

Ia menangkap gelagat mencurigakan ketika MILF dan pemerintah mengundang begitu banyak organisasi internasional dalam pembangunan entitas Bangsamoro.

“Dalam prosesnya, pemerintah juga membawa MILF ke hadapan internasional dan itu adalah masalah yang sangat besar. Ini adalah masalah lokal, harus diselesaikan secara lokal. Sekarang, lihat yang terjadi di Mindanao. Mereka membawa sema organisasi internasional, membawa semua negara yang mendukung,” katanya.

Namun Ketua MILF, Al-Hajj Murad Ebrahim, berdalih bahwa mereka menggandeng komunitas internasional untuk terlibat agar menjadi saksi dan terus mengawal proses perdamaian.

“Kami ingin komunitas internasional mendampingi kami dalam mendorong implementasinya karena sudah ada banyak persetujuan sebelumnya antara Bangsamoro dan pemerintah Filipina. Masalahnya selalu dalam implementasinya karena pemerintah mungkin ingin menandatangani kesepakatan, tapi mereka tidak terlalu bertekad untuk mengimplementasikannya,” kata Murad ketika ditemui CNN Indonesia di Kamp MILF di Darapanan, Maguindanao.

MILF pun mendesak agar pemerintah segera meloloskan BBL. Pasalnya, MILF sudah jengah dengan proses panjang perdamaian ini.

Namun, Gary menekankan bahwa pemerintah harus memikirkan segalanya dengan matang. Hal inilah yang membuat Kongres sangat lama meloloskan BBL.

Setelah ada interpelasi, kini Kongres Filipina sedang melakukan amandemen BBL dan memasang tiang-tiang pengaman agar segala kekhawatiran mengenai Bangsamoro dapat diantisipasi.

“Dari yang saya jabarkan, pemerintah mencoba menyokong Bangsamoro untuk mendapatkan negara independen. Itulah mengapa kami harus menempatkan garis pengaman. Jika tidak, waktunya akan datang ketika wilayah Bangsamoro akan terpisah dari Filipina,” kata Gary.

Namun, Direktur Institute for Policy Analysis of Conflict, Sidney Jones, menganggap kecurigaan Gary hanyalah alibi belaka. Menurutnya, anggota Kongres yang melontarkan komentar semacam itu, pasti memiliki kepentingan besar di Mindanao.

“Itu tidak benar sama sekali. Biasanya yang berkomentar seperti itu adalah orang konservatif yang punya kepentingan ekonomi di Mindanao atau pendatang Kristen dari utara Filipina yang khawatir daerah mereka akan dikuasai MILF,” kata Sidney.

Menurut Sidney, ada satu prinsip dalam BBL yang tidak dapat diganggu gugat, yaitu otonomi. “Mereka tidak akan mendirikan negara independen,” ucapnya.

Sidney kemudian merefleksikan kisruh BBL dengan apa yang terjadi di Indonesia ketika pemerintah mulai ingin melakukan pembicaraan damai dengan kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

“Saat itu, TNI takut GAM akan memerdekakan diri, tapi mereka masih tetap patuh. Sampai sekarang tidak ada bagian Aceh yang melepaskan diri,” kata Jones.[] Sumber: cnnindonesia.com

Lihat tampilan versi asli laporan ini:  Berdamai

Baca juga: