BANDA ACEH – Kehadiran politisi Partai Aceh (PA), Abdullah Saleh, dalam duek pakat masyarakat Aceh Leuser Antara (ALA)-Aceh Barat Selatan (Abas) berbuntut panjang. Informasi yang diterima portalsatu.com, politisi kawakan dari pantai barat selatan Aceh ini terancam di-PAW oleh Partai Aceh dari DPRA.
“Soal PAW Teungku Abdullah Shaleh akan kita bahas bersama besok dalam rapat internal PA dengan para unsur pimpinan DPA-PA,” ujar Juru Bicara PA Pusat, Suadi Sulaiman atau kerap disapa Adi Laweung, Senin, 8 Februari 2016.
Adi Laweung mengatakan rapat internal tersebut bakal dihadiri para petinggi partai dan tertutup untuk pers. “Hasilnya nanti baru bisa kita publikasikan,” ujarnya.
Mengutip Serambi Indonesia, Minggu, 7 Februari 2016, sejumlah elite politik yang terdiri dari anggota DPR RI, DPD, DPR Aceh serta tokoh masyarakat dari dataran tinggi Gayo, menghadiri kegiatan Duek Pakat Pemuda Mahasiswa guna membentuk Provinsi ALA-ABAS (ALABAS). Kegiatan ini berlangsung di Lapangan Teuku Umar, Meulaboh, Aceh Barat.
Mereka diantaranya H Tagore Abubakar, Rafly Kande, H Abdullah Saleh, H Zuriat Suparjo, Ketua KP3 ALA-ABAS H Armen Desky, Ketua Front PeTA Aceh Teuku Sukandi, H Tjut Agam selaku Ketua KP3 ABAS, tokoh masyarakat Abdya H Said Marwan Saleh serta sejumlah elit politik lainnya.
Beberapa pihak menyebutkan, pemekaran Aceh menjadi tiga provinsi bukan solusi mensejahterakan rakyat di wilayah barat selatan dan tengah Aceh. Salah satunya, Koordinator Mahasiswa Peduli Perdamaian Aceh (M@PPA), Azwar AG.
Dia menilai dengan pemekaran tersebut akan membawa dampak negatif bagi kestabilan politik di Aceh dan ini cukup berpengaruh terhadap perdamaian.
“Jika hari ini kita hanya memikirkan pemekaran Aceh tanpa memberikan solusi terhadap persoalan pembangunan, pemerataan ekonomi dan sosial kebudayaan, maka kita kembali lagi mengulang sejarah kelam. Anak cucu kita akan mencatat bahwa kegalan pembangunan Aceh dan pemerataan ekonomi akibat konflik sesama orang Aceh karena persoalan pemekaran,” kata Azwar.
Hal senada disampaikan Anggota DPD RI asal Aceh, Fachrul Razi. Dia mengatakan selama ini panitia pemekaran melakukan berbagai manuver politik, mulai melobi pemerintah pusat, pengerahan massa, menghibahkan tanah untuk calon ibu kota provinsi baru, dan diskusi para tokoh elite politik.
Menurutnya ketimpangan pembangunan, potensi daerah dan memperpendek rentan kendali pemerintahan selalu menjadi faktor pendorong dan perang wacana pemekaran. “Saya menghargai kalau ada yang ingin memekarkan Provinsi Aceh. Namun saya khawatir akan menjadi bumerang politik untuk konstelasi di 2017, karena hanya memberikan harapan palsu yang kembali menipu masyarakat di wilayah Barat Selatan. Karena Aceh tidak masuk dalam pemekaran provinsi,” ujar Fachrul Razi.
Pandangan berbeda disampaikan Anggota DPR RI, Tagore Abubakar. Menurut Tagore, Pemerintahan Aceh saat ini sangat menutup diri terkait dengan isu Pemekaran Aceh.
“Padahal tidak se-ekstrem yang mereka bayangkan. Harusnya elite Aceh dapat mencontoh Papua. Papua dalam rencana akan dimekarkan menjadi beberapa provinsi hampir tidak terjadi konflik antar elite dan rakyatnya, malahan saling mendukung semata-mata untuk kemajuan daerahnya,” ungkap Tagore.
Dia beralasan banyak program pembangunan yang akan mengucur jika provinsi tersebut dimekarkan. Menurutnya Pemerintah Aceh dan Pemerintah ALA/ABAS dapat bersinergi mempercepat pembangunan Aceh masa depan. “Tak perlu apriori terhadap gagasan ini,” katanya.
Tagore juga menyebutkan adanya dua peluang pemekaran yang diatur dalam Undang-Undang. Pertama adalah cara biasa atau normal dan kedua dengan cara luar biasa atau strategi nasional.
Menurut Tagore, cara strategis nasional pemekaran Aceh sama sekali tidak membutuhkan pertimbangan dari provinsi induknya. “Sampai saat ini, kita jalan terus dengan komitmen ALA/ABAS itu akan lahir,” katanya.
“Tak perlulah saya paparkan ke media berapa kali sudah pembahasan tentang pemekaran Aceh dan DOB lainnya di Indonesia. Intinya saya tetap komit dengan pemekaran Aceh, semata-mata karena kesejahteraan rakyat dan memperpendek rentang kendali,” katanya lagi.
Dia menyebutkan dengan pemekaran daerah tersebut membuat beban Pemerintahan Aceh akan berkurang dalam mengelola pemerintahan.[](bna)