BPBA: Pemicu Banjir dan Tanah Longsor Akibat Kerusakan Hutan Cukup Parah

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh menyatakan, pemalakan liar masih terjadi di sejumlah wilayah di provinsi bagian paling Barat Indonesia, sehingga menjadi pemicu terjadinya banjir dan tanah longsor selama 2018.

“Pemicu bencana banjir, dan tanah longsor di Aceh akibat kerusakan hutan cukup parah,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Teuku Ahmad Dadek, di Banda Aceh, Kamis.

Ia menyatakan, banjir karena terjadi peristiwa genangan air pada 2018 tercatat 60 kali dengan total kerugian diperkirakan mencapai Rp484,9 miliar, baik di hulu maupun hilir sungai.

Tanah longsor sebanyak 25 kali dengan total kerugian diperkirakan Rp55,5 milliar. Banjir bandang terjadi delapan kali dengan total kerugian diperkirakan Rp115,4 milliar.

BPBA telah merilis bencana di Aceh selama 2018 terjadi 294 kali dengan total kerugian diperkirakan Rp848,2 miliar. Jumlah bencana di 2018 meningkat cukup signifikan sekitar 64 persen atau 109 kali dibanding 2017 terjadi 185 kali.

“Secara umum akibat daerah tangkapan air hujan menjadi hilang, seperti banjir bandang di Aceh Tenggara. Dalam sebulan saja, bisa terjadi bencana banjir bandang sebanyak tiga kali di daerah ini,” kata Ahmad.

BPBA meminta kepada warga yang tinggal di daerah rawan banjir, segera melakukan pengecekan secara rutin di wilayah-wilayah hulu sungai agar tidak terjadi penumpukan air dalam jumlah yang besar.

Ia mengatakan, pembentukan desa tangguh bencana di setiap desa dengan menggunakan dana desa menjadi solusi untuk mencegah risiko bencana yang terjadi pada 2019.

“Kita meminta masyarakat setempat untuk mengecek terhadap hulu-hulu sungai, atau kurung-kurung yang ada. Ada tidak, terjadi pembalakan liar di situ. Ada nggak penumpukan-penumpukan kayu yang bisa memperangkap air dalam jumlah yang besar. Itu lah, nanti akan berpotensi terjadinya banjir bandang,” ujar Ahmad.

Pelaksana tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengatakan, Pemerintah Aceh akan berupaya menyusun langkah-langkah menanggulangi bencana maupun risikonya pada 2019.

Dia berencana menggandeng universitas di Aceh untuk melakukan riset dan identifikasi studi kelayakan, dan menyusun langkah-langkah menghadapi bencana.

“Kalau menanggulangi dampak banjir, kita akan perbanyak membangun `shelter` vertikal, dan kantong-kantong serapan banjir. Kalau kebutuhan masyarakat yang terdampak banjir, semisal sandang, pangan, kebutuhan air bersih, dan termasuk hunian sementara, itu sudah pasti,” tandas Gubernur.