BerandaBerita LhokseumaweBPK Temukan Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Belanja Modal Lhokseumawe, Ini Kata Kadis

BPK Temukan Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Belanja Modal Lhokseumawe, Ini Kata Kadis

Populer

LHOKSEUMAWE – Hasil pemeriksaan dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap belanja modal tahun anggaran 2021 pada lima Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) Lhokseumawe menunjukkan kelebihan pembayaran pekerjaan atas 30 paket sebesar Rp915,1 juta lebih. Atas kelebihan pembayaran tersebut telah disetor/diperbaiki sampai pemeriksaan berakhir sebesar Rp679,3 juta lebih.

Data tersebut disampaikan BPK Perwakilan Aceh dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021, Nomor: 7.B/LHP/XVIII.BAC/04/2022, tanggal 18 April 2022.

Kelebihan pembayaran sebesar Rp915,1 juta lebih itu dengan rincian: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilai Rp631,2 juta lebih (18 paket); Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PK) Rp130,2 juta lebih (5 paket); Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Rp85,3 juta lebih (3 paket); Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Rp50,1 juta lebih (3 paket), dan Dinas Kelautan Perikanan Pertanian dan Pangan (DKPPP) Rp18,2 juta lebih (1 paket).

Menurut BPK, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 7 angka 1 huruf f yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam PBJ mematuhi etika, menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara, dan Pasal 27 ayat (4). Selain itu, tidak sesuai dengan Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 273 Tahun 2020 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang Pemko Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021. Juga tidak sesuai dengan kontrak masing-masing pekerjaan.

Kondisi tersebut disebabkan oleh masing-masing kepala dinas/SKPK selaku Pengguna Anggaran (PA) kurang optimal dalam melakukan pengawasan atas kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; PPK dan PPTK kurang cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas volume pengendalian kontrak.

Pemko Lhokseumawe melalui lima kepala SKPK/dinas terkait menyatakan kondisi tersebut akan menjadi masukan untuk perbaikan ke depan agar tidak terjadi kesalahan lagi; Memerintahkan PPK dan PPTK agar menginstruksikan serta memastikan rekanan yang melaksanakan kegiatan supaya mengembalikan kelebihan bayar ke Kas Daerah Kota Lhokseumawe dan melakukan perbaikan sesuai ketentuan; serta akan melakukan validasi dengan Inspektorat Kota Lhokseumawe terhadap perbaikan pekerjaan.

BPK merekomendasikan Wali Kota Lhokseumawe agar menginstruksikan para kepala dinas terkait selaku PA untuk memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan berlaku dan menyetornya ke Kas Daerah (Kasda).

Atas kelebihan pembayaran tersebut, menurut BPK, telah disetor/diperbaiki sampai pemeriksaan berakhir sebesar Rp679,3 juta lebih. Rinciannya: Dinas PUPR melakukan penyetoran ke Kasda sebesar Rp384,5 juta lebih (13 paket); Dinas PUPR juga melakukan perbaikan sebesar Rp126,4 juta lebih atas tiga paket pekerjaan dan telah dilakuklan validasi oleh Inspektorat Kota Lhokseumawe sesuai LHP tanggal 7 Maret 2021; Dinas PK Rp69,7 juta lebih (4 paket); Disporapar Rp30,2 juta lebih (2 paket); DLH sudah menyetor/mengembalikan semuanya (Rp50,1 juta lebih) ke Kasda; dan DKPPP juga telah mengembalikan semuanya (Rp18,2 juta lebih) ke Kasda.

Dengan demikian, menurut BPK, masih terdapat kelebihan pembayaran sampai pemeriksaan berakhir yang belum disetor ke Kasda Rp235,8 juta lebih.

Mengacu data disebutkan BPK dalam LHP atas LKPD Lhokseumawe TA 2021 itu, maka kelebihan pembayaran sampai pemeriksaan berakhir yang belum disetor ke Kasda Rp235,8 juta lebih terdiri atas Dinas PUPR sekitar Rp120 juta lagi; Dinas PK sekitar Rp60 juta; dan Disporapar sekitar Rp55 juta lagi.

Dikonfirmasi portalsatu.com via pesan WhatsApp (WA), Rabu, 25 Mei 2022 siang terkait data itu, Kepala Dinas PUPR Lhokseumawe, Safaruddin, mengatakan, “Kalau untuk PU sudah beres semua. Sudah kita setor semuanya (ke Kasda). Sebelum LHP BPK kemarin”.

Kepala Disporapar Lhokseumawe, Ramli, dikonfirmasi melalui telepon seluler, Rabu (25/5) siang, mengatakan pihaknya baru saja selesai dimintakan penjelasan oleh Pansus DPRK terkait LPJ Keuangan Pemko Lhokseumawe TA 2021. “Hari ini kami siapkan surat kepada pihak rekanan terkait agar segera menyetorkan kembali ke Kas Daerah atas sisa kelebihan pembayaran pekerjaan tahun anggaran 2021 sekitar Rp50 juta itu,” ujar Ramli yang baru menjabat Kepala Disporapar pada tahun 2022.

Kepala Dinas PK Lhokseumawe, Ibrahim, mengatakan sesuai hasil LHP BPK, semua kelebihan pembayaran pekerjaan yang harus dikembalikan sudah pihaknya tindaklajuti/disetor ke Kasda. “Hanya sisa Rp6 juta dan segera akan disetor oleh rekanan (ke Kasda),” kata Ibrahim via pesan WA, Rabu sore.

Sebelumnya, portalsatu.com juga mengirim pertanyaan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Lhokseumawe, Marwadi Yusuf, apakah sudah disetor kembali semuanya ke Kasda oleh SKPK/dinas melalui rekanan terkait kelebihan pembayaran pekerjaan belanja modal TA 2021?

“Hasil pemeriksaan BPK tersebut ditindaklanjuti oleh Inspektur Kota Lhokseumawe. Tolong dikonfirmasi ke Inspektur,” kata Marwardi melalui pesan WA, Selasa (24/5) sore.

Inspektur Kota Lhokseumawe, Azwar, mengatakan pihaknya segera menyurati masing-masing SKPD/SKPK terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi dari BPK. Selanjutnya, Inspektorat melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan rekomendasi tersebut. “Pelaksananya SKPD terkait, kita pantau,” ujar Azwar dihubungi lewat telepon seluler, Selasa sore.

Intinya, kata Azwar, Pemko Lhokseumawe berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi dari BPK yang disampaikan dalam LHP atas LKPD Lhokseumawe TA 2021 itu.

Lihat pula: BPK Temukan Lebih Bayar Gaji Dua PNS Pemko Lhokseumawe yang Terjerat Kasus Hukum

[](red)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terkait

Berita lainya