SABANG – Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) bekerja sama dengan Pusat Pelayanan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (Pusyentek BRIN) dalam rangka menetapkan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLK-DLKP), di Aula Kantor BPKS, Sabang, Kamis, 14 Juli 2022.
Hal itu diwujudkan dengan penandatanganan kontrak kerja sama penyusunan dan penetapan DLK-DLKP Pelabuhan Teluk Sabang yang ditandangani PPK Pelayanan Perizinan dan Pelayanan BPKS, Zulkarnaini, S.E., M.M.Tr., dan Plt. Kepala Pusyentek BRIN, Dr. Yenni Bakhtiar, M.Ag., Sc.IPU., disaksikan Kepala BPKS, Junaidi, S.T., M.T., seluruh Deputi BPKS serta para tamu undangan.
Kepala BPKS, Junaidi, menjelaskan penandatanganan kontrak penyusunan DLK-DLKP ini bertujuan untuk memperkuat penetapan batas-batas dan zonasi wilayah perairan dan daratan dalam wilayah kerja atau terminal pelabuhan bebas Sabang. “Menetapkan batas-batas dan zonasi perairan di daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran yang dilengkapi dengan titik lokasi koordinat geografis,” ujar Junaidi dalam sambutannya.
Junaidi menambahkan hasil yang diharapkan dalam dokumen kerja sama ini adalah pengaturan luas lahan daratan dan luas perairan pelabuhan serta titik kordinat geografis batas lingkungan kerja dan daerah kepentingan pelabuhan, zonasi pengembangan pemanfaatan lahan yang jelas berdasarkan jaringan infrastruktur dan kondisi lingkungan.
Rencana pengembangan pelabuhan bebas Sabang yang memerhatikan pertumbuhan arus barang, lingkungan, pertumbuhan industri, hinterland serta kemajuan sarana dan prasarana pelabuhan dan rekomendasi-rekomendasi pemerintah daerah tentang penyesuaian tata guna lahan dan ruang wilayah daratan dan perairaian pelabuhan.
“Dan pada akhirnya, akan memperoleh dokumen final DLK-DLKP Pelabuhan Sabang untuk mendapat pengesahan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang (DKS),” ujarnya.
Plt. Kepala Pusyantek BRIN, Yenni Bakhtiar, menyebut hubungan dengan Sabang sudah lama, bahkan sejak masa (almarhum) Presiden B.J. Habibie, mulai dilakukan pengembangan daerah kawasan Sabang, karena Sabang memiliki potensi yang luar biasa.
“Hubungan kerja sama BPKS dengan Pusyentek BRIN sudah terjalin sejak lama, semoga dengan apa yang kita tanda tangani ini dapat memberikan dampak yang positif bagi pengembangan daerah kawasan Sabang, khususnya di sektor kepelabuhanan,” ujar Yenni Bakhtiar.
Ia berharap dalam penyusunan DLK-DLKP diperlukan koordinasi, terutama dengan pihak-pihak terkait di BPKS, singkronisasi rencana dan kebijakan dengan instansi pemerintah pusat yang meliputi Kementerian Perhubungan, Kememterian Koordinator Maritim dan Investasi, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota Sabang, khususnya dengan KSOP dan Distrik Navigasi Sabang.[](ril)
