Sabtu, Juli 13, 2024

Besok, Mahyuzar akan Terima...

ACEH UTARA - Dr. Mahyuzar, M.Si., akan menerima Surat Keputusan (SK) Mendagri tentang...

Jabatan Pj Bupati Aceh...

ACEH UTARA - Masa jabatan Penjabat Bupati Aceh Utara, Dr. Mahyuzar, genap satu...

Panwaslih Aceh Instruksikan Buka...

BANDA ACEH - Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh menginstruksikan Panwaslih Kabupaten/Kota segera membuka...

KAMMI Sebut Perlu Forum...

BANDA ACEH - Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Banda Aceh...
BerandaNewsBUMD, Kisah Cakap...

BUMD, Kisah Cakap Tak Serupa Bikin

MEDIA ini kembali memuat berita kisah pabrik garmen di Aceh Utara. PT Lombartex Apparel Indonesia nama usahanya. Lumayan mentereng walau nasibnya tak sebagus namanya.

Kisah pabrik garmen ini menambah kisah sejumlah usaha milik Kabupaten Aceh Utara yang bernasib buruk. Banyak harapan saat awal pembangunan usaha ini. Apalagi ditambah dengan pidato pejabat setempat yang seolah-olah usaha ini adalah masa depan negeri. Masyarakat Aceh Utara dibuai mimpi. Usaha tersebut disebut-sebut sebagai mega bisnis yang akan menambah pundi-pundi daerah. Namun hasilnya nihil.

Kabupaten Aceh Utara pernah menjadi daerah terkaya sejak 2001 lalu. Ini berkat berlakunya Undang-Undang Otonomi Khusus yang membuat Aceh Utara menjadi daerah yang paling menjanjikan. Di masa ini sejumlah usaha dibangun. Sebut saja beberapa diantaranya Lombartex, pembelian Hotel Lido Graha yang awalnya milik swasta, pembelian kapal Marissa, dan pembelian tangki CPO di Pelabuhan Krueng Geukueh.

Semua hal ini dilaksanakan pada masa Tarmizi A Karim menjadi bupati. Banyak kritik yang disampaikan saat “pemerintah kaya” ini memulai usahanya. Salah satunya adalah pengadaan tanki CPO yang hingga kini belum setetespun menampung minyak kelapa sawit mentah. Padahal alasan pengadaan tanki CPO ini untuk menampung minyak mentah milik PTPN Cot Girek di masa Tarmizi A Karim. Saat itu, rencananya minyak sawit akan diekspor atau diangkut ke Medan setelah transit di tangki CPO Pelabuhan Krueng Geukueh. Namun kenyataannya semua hal tersebut lagee ta plee sira u laot. Tidak menghasilkan dan sia-sia.

Begitu juga dengan nasib kapal Marissa yang dibeli dengan uang daerah Kabupaten Aceh Utara. Nasibnya setali tiga uang dengan pengadaan tanki CPO Pelabuhan Krueng Geukueh. Padahal pembelian kapal ini hampir mencapai Rp 5 miliar di masa itu. Jangankan mengharap untung, modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah ini sama sekali tidak kembali hingga kapal tersebut kandas dua tahun lalu. Hal serupa juga terjadi dengan pabrik Garmen di Rancong.

Hanya Hotel Lido Graha yang masih hidup hingga sekarang. Namun hotel ini adalah anak usaha Perusahaan Daerah Bina Usaha (PDBU). Semua hasil usahanya disetor ke PDBU bukan ke kas Pemda Aceh Utara. Dari hasil Hotel Lido Graha inilah yang kemudian dipakai untuk operasional PDBU.

Akhirnya Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terpaksa gigit jari. Setoran PAD yang awalnya sangat diharapkan dari hotel ini payah cok bak pucok trieng leumiek.

Namun kondisi tersebut tidak disadari oleh pemerintah daerah pada masa itu. Mereka seakan-akan berfoya-foya dengan kondisinya yang parlente pada masa itu. Jika menilik sejarah, Hotel Lido Graha ini dibeli dalam keadaan mati. Bahkan saat itu hotel tersebut dipakai oleh aparat keamanan sebagai posko militer.

Nasib PT Lombartex lebih tragis. Aroma KKN amat kental dalam kasus pengambilalihan usaha itu. Harga pembeliannya juga tidak wajar. Kondisi keamanan dan penegakan hukum yang sedang hancur dimanfaatkan betul oleh pemerintah setempat. Dimanakah kesalahan selanjutnya?

Seperti umumnya usaha pemerintah, pengelolaannya tidak profesional. Manajemennya adalah tempat menempatkan kroni atau saudara. Dulu semua usaha pemerintah Aceh Utara menjadi tempat berlabuhnya pejabat pensiun. Mereka menjadikan usaha itu tempat untuk menghabiskan masa tua. Sekarang posisi itu sebagai alat akomodasi kroni atau keluarga. Adakah yang bisa membantah ini?

Perusahaan yang awalnya dibangun untuk membuka lapangan kerja dan mencari keuntungan berubah menjadi tempat untuk menghisap darah rakyat. Mereka berkumpul dan mengepung semua sumber anggaran untuk menghabiskan uang milik rakyat.

Kesalahan selanjutnya usaha itu adalah studi kelayakan. PT Lombartex, misalnya. Apa mungkin bisa menghasilkan garmen dengan harga kompetetif? Sementara semua bahan bakunya didatangkan dari Jawa. Di sini hanya merajut saja. Apa mungkin bisa menekan harga dibanding pakaian jadi dari Jawa sana? Pikiran orang bodoh pun bisa menjawab ini.

Begitu juga kapal Marissa. Alasan saat itu untuk menggalakkan eksport. Maka pada peluncurannya dikirimlah asam sunti dan keurupuk mulieng ke Malaysia. Tapi apakah bisa kompetitif? Berapa lama kapal harus sandar untuk mendapat barang dan berlayar. Kemudian apa yang hendak dibawa ke Aceh dari Malaysia agar muatan kapal tidak kembali dalam keadaan kosong.

Bila pemerintah setempat punya pikiran waras saat itu maka akan memilih menyewa kapal saja untuk hal tersebut. Pasalnya menyewa kapal lebih murah dan tanpa risiko. Namun itulah yang terjadi.

Pemerintah masa itu merasa paling pandai dan memahami konteks bisnis yang hendak dijalankan. Konon lagi sekolah mereka tinggi-tinggi.

Kembali lagi ke ide “gila” rezim Tarmizi Karim adalah pengadaan tangki CPO di Pelabuhan Krueng Geukueh. Konsep awalnya adalah untuk menampung minyak mentah kelapa sawit yang berasal dari PTPN. Padahal di daerah tersebut memiliki 50 ribu hektar kelapa sawit yang sejatinya membutuhkan pabrik, bukannya tangki penampung. Dan di daerah Aceh Utara saat itu hanya memiliki satu pabrik sawit milik PTPN. Itupun leu teungeut ngon jaga. Tidak banyak yang bisa diharapkan dari pabrik kuno peninggalan Belanda.

Rencananya tangki itu mau disewakan untuk PTPN sebagai tempat penampung CPO. Alasannya adalah dana perjalanan laut lebih murah dibandingkan jalur darat. Nyatanya sampai sekarang gagasan meraup keuntungan dari pengadaan tangki tersebut hanya sebatas mimpi belaka. Pertanyaannya adalah kenapa hal tersebut sampai terjadi?

Analisanya sangat sederhana. Tidak ada kapal CPO yang seukuran mobil tangki. Sementara kapal besar mesti menunggu berapa lama agar muatan penuh. Biaya kapal akan tinggi kalau lama bersandar.

Gambaran di atas memperjelas bagaimana pola pikir pemerintah dalam membangun usaha yang tidak pernah mau jujur dan profesional. Hal tersebut seperti kasus PDPA saat ini. Semua kehancuran usaha pemerintah karena menolak prinsip-prinsip bisnis. Mereka menolak pengelolaan oleh profesional sebab akan membuat mereka tidak bisa mencuri alias korupsi.

Mereka tidak pernah berhitung akan laba rugi akan usaha itu sebab menganggap ini bagian dari proyek. Bisa mengambil manfaat langsung di awal tidak peduli halal haram. Tidak peduli apakah usaha itu akan hidup yang penting saat dibangun mereka bisa mendapat fee.

Inilah nasib tragis negeri ini. Kita telah dipimpin oleh segolongan manusia yang siap memangsa kita. Adakah mereka merasa bersalah? Lihat saja bagaimana berbuih mulut mereka berbicara kebaikan. Bagaimana mereka menyihir kita dengan kata-kata manis. Kalau perlu menggunakan ayat-ayat suci. Walaupun mereka orang pertama yang mendustakan. Maka jangan heran mereka mengambil hak-hak kita. Tuhan saja mereka bohongi kok.[]

Baca juga: